
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com
Setiap kali masuk tahun ajaran baru, baik itu sekadar naik angkatan maupun naik tingkat, pasti permasalahan anggaran tidak bisa dikesampingkan.
Mengutip yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer dalam novel "Anak Semua Bangsa", salah satu tokoh utama, Minke, berkata, "Di sini, kami, anak semua bangsa, belajar menjadi manusia merdeka."
Jika melihat dari pandangan tersebut, pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.
Jika dahulu, pendidikan di sekolah menjadi bagian dari perjuangan, maka di masa ini sekolah menjadi media pembentukan karakter manusia untuk membangun kemajuan negara, hanya saja di masa kini banyak tantangan pendidikan di sekolah terkendala biaya.
Meminjam data BPS, standar hidup layak di Indonesia pada tahun 2024 adalah Rp12,34 juta per tahun, atau sekitar Rp1,02 juta per bulan, dan itu termasuk pendidikan. Tetapi nyatanya masalah biaya pendidikan atau sekolah kerap disinggung mahal.
Biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta atau sekolah dengan fasilitas unggulan, seringkali jauh lebih tinggi dari standar BPS, dan setiap tahun selalu naik lantaran terbawa inflasi.
Memang sekolah negeri menggratiskan para peserta didik atau murid, tapi masih ada biaya lainnya.
Akhirnya, setiap tahun ajaran baru tiba, topik bayar sekolah selalu menjadi bahan perbincangan seru.
Selain proses daftar sekolah negeri yang banyak dikeluhkan ruwet, biaya sekolah juga menambah beban pengeluaran para orangtua. Sepertinya menyongsong tahun ajaran baru sama dengan mengeluarkan rupiah. Fight back to school, seakan kembali ke sekolah layaknya perjuangan.
Masuk Sekolah, Keluar Rupiah
Nyatanya perlu perjuangan keras mengupayakan anak mendapat pendidikan layak, sekolah negeri yang digadang-gadang terbuka bagi semua kalangan, nyatanya untuk mendaftar saja berebut, kuotanya sangat terbatas, alternatifnya jelas mendaftar ke sekolah swasta, di sinilah uang berbicara.
Wajar jika orangtua mengupayakan supaya anaknya mendapatkan akses pendidikan terbaik, bagi kalangan kategori berpenghasilan tinggi atau mampu, soal biaya mungkin tidak jadi kendala, namun lain cerita di kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Ironi, ketika pembangunan SDM diperlukan sebagai bekal aset bangsa, ternyata terjadi ketimpangan kualitas pendidikan anak-anak, dan jelas memperlebar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
Data Survei Litbang Kompas menunjukkan beban biaya masuk sekolah swasta tahun ajaran 2024/2025, rata-rata Sekolah Dasar (SD) di Jabodetabek membutuhkan biaya Rp5-15 juta, SMP Rp10-25 juta, SMA menyedot anggaran Rp20-40 juta, dengan biaya SPP bulanan mencapai Rp300 ribu -- 3 juta. Belum lagi biaya seragam, buku dan biaya entah apalagi yang akhirnya harus keluar banyak uang.
Jumlah yang besar bagi keluarga menengah, terlebih di tengah impitan tuntutan harga bahan pokok yang serba melejit.