
Ketika membayar pajak, apa yang sebenarnya berhak diharapkan masyarakat sebagai imbalannya? Tidak seperti membeli barang atau membayar jasa, manfaat pajak memang tidak selalu diterima secara langsung.
Namun, masyarakat tentu berhak melihat bagaimana uang yang mereka setorkan kembali dalam bentuk layanan dan fasilitas publik yang layak.
Pasalnya, setiap kali membeli sesuatu, biasanya kita berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Membayar makanan, kita mendapatkan makanan. Membeli tiket, kita memperoleh akses perjalanan. Lalu, bagaimana dengan pajak? Kita membayar, tetapi tidak menerima barang secara langsung di tangan.
Pajak memang berbeda dari transaksi biasa. Manfaatnya seharusnya kembali dalam bentuk yang lebih luas, mulai dari jalan yang layak digunakan, sekolah yang berfungsi dengan baik, layanan kesehatan, keamanan, fasilitas umum, hingga pemerintahan yang mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Namun, di sinilah muncul pertanyaan yang terkadang mengusik. Ketika masyarakat menyaksikan kasus korupsi, pemborosan anggaran, proyek yang dipertanyakan manfaatnya, atau pelayanan publik yang masih mengecewakan, kepercayaan kepada negara pun bisa ikut terkikis.
Bukan berarti masyarakat menolak kewajiban membayar pajak. Namun, sebagai pihak yang ikut membiayai penyelenggaraan negara, wajar jika mereka bertanya, "Saya sudah membayar pajak. Negara sudah memberikan apa?"
Ada sebuah metafora menarik untuk menggambarkan hubungan antara negara dan rakyat, yakni corporate state atau negara yang dibayangkan seperti sebuah perusahaan. Dalam perumpamaan ini, negara diibaratkan sebagai perusahaan, rakyat sebagai investornya, pajak sebagai modal, pemerintah sebagai manajemen, presiden sebagai direktur utama, sedangkan DPR berperan sebagai pihak yang mengawasi.
Tentu saja, ini hanya sebuah metafora. Negara bukan perusahaan, rakyat bukan pemegang saham, dan pajak bukan saham yang kelak menghasilkan dividen. Meski demikian, perumpamaan tersebut membantu kita memahami satu hal penting: uang publik bukanlah milik pribadi para pengelola negara. Di dalamnya terdapat kontribusi masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.
Ketika seseorang menanamkan modal, tentu ia berharap modal tersebut dikelola dengan baik. Begitu pula dengan pajak. Masyarakat memang tidak menerima dividen secara langsung, tetapi mereka berhak berharap uang yang dihimpun negara digunakan secara efektif, transparan, dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama.
Bayangkan kita memiliki uang Rp100 juta dan berniat menginvestasikannya. Tentu kita akan mencari perusahaan dengan manajemen yang baik, laporan keuangan yang jelas, pengelolaan dana yang transparan, prospek yang menjanjikan, serta reputasi yang bisa dipercaya.
Rasanya sulit membayangkan seseorang dengan sadar memilih perusahaan yang penuh masalah, memiliki pengelolaan yang kacau, dibayangi dugaan penyelewengan, dan tidak memberikan kejelasan mengenai penggunaan uang investornya.
Dari sinilah analogi pajak menjadi menarik. Jika rakyat diibaratkan sebagai investor, tentu mereka ingin melihat negara sebagai "perusahaan" yang sehat dan dapat dipercaya.
Bukan berarti masyarakat membayar pajak lalu menunggu keuntungan berupa dividen. Manfaat yang diharapkan jauh lebih luas, yakni layanan publik dan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati bersama.
Masalahnya, kepercayaan tidak tumbuh dengan sendirinya. Semakin transparan pemerintah mengelola anggaran, semakin nyata manfaat yang dirasakan masyarakat, dan semakin tegas negara menangani korupsi, semakin besar pula alasan masyarakat untuk percaya bahwa pajak mereka memang digunakan bagi kepentingan bersama.
Pada akhirnya, kepatuhan membayar pajak bukan hanya berkaitan dengan kewajiban, tetapi juga dengan kepercayaan kepada pihak yang mengelolanya.
Ketika Kepercayaan Mulai Retak
Persoalan pajak sebenarnya bukan hanya menyangkut seberapa besar tarif yang harus dibayarkan masyarakat, tetapi juga seberapa besar kepercayaan mereka kepada pihak yang mengelolanya.
Ketika masyarakat melihat kasus korupsi, pemborosan anggaran, proyek pemerintah yang dipertanyakan manfaatnya, atau pelayanan publik yang masih mengecewakan, rasa kecewa tentu bisa muncul. Apalagi ketika kewajiban membayar pajak terus dituntut, sementara tanggung jawab dalam mengelola uang tersebut tidak selalu terlihat dengan jelas.
Dari situ muncul pertanyaan yang cukup menggelitik, "Untuk apa saya membayar lebih banyak kalau uangnya tidak dikelola dengan baik?" Tentu saja, kekecewaan semacam ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban membayar pajak.
Namun, negara juga tidak seharusnya menganggapnya sebagai keluhan biasa. Ketika kepercayaan masyarakat mulai retak, hal itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat patuh, tetapi juga harus menunjukkan bahwa setiap rupiah uang publik dikelola secara bertanggung jawab.
"Kalau Begitu, Lebih Baik Uang Saya Kelola Sendiri?"
Ketika kepercayaan terhadap pengelolaan negara mulai menurun, sebagian orang mungkin berpikir bahwa mengelola uang sendiri akan terasa lebih aman. Setidaknya, mereka mengetahui ke mana uang tersebut digunakan, siapa yang menikmatinya, dan bagaimana hasilnya.
Misalnya, daripada menyerahkan sebagian penghasilan kepada negara yang dianggap kurang transparan, bukankah lebih baik uang tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan anak, membuka usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, atau membangun aset pribadi?
Logika semacam inilah yang membuat gagasan untuk menolak atau menghindari pajak bisa terasa masuk akal bagi sebagian orang. Meski demikian, hal tersebut tentu tidak berarti tindakan menghindari kewajiban pajak dapat dibenarkan secara hukum.
Ada satu hal yang kerap terlupakan dalam pemikiran tersebut. Tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dengan uang masing-masing. Siapa yang akan membiayai jalan umum, sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, keamanan, administrasi kependudukan, hingga penanggulangan bencana jika setiap orang hanya memikirkan dan mengelola uangnya sendiri?
Berbagai kebutuhan tersebut memerlukan pembiayaan bersama melalui negara. Di sinilah pajak memiliki peran penting. Negara membutuhkan pajak untuk menjalankan fungsinya, tetapi masyarakat juga membutuhkan negara yang dapat dipercaya. Keduanya tidak seharusnya berjalan dalam suasana saling curiga, melainkan dengan tanggung jawab dan kepercayaan.
Negara Tidak Membayar Pajak dengan "Dividen", tetapi dengan Manfaat Publik
Ada satu hal yang perlu dipahami agar kita tidak keliru memaknai analogi negara sebagai perusahaan. Pajak bukan investasi dalam pengertian membeli saham. Ketika seseorang membayar pajak sebesar Rp10 juta, bukan berarti ia harus menunggu negara mengembalikan Rp12 juta sebagai keuntungan. Tidak ada pembagian dividen secara langsung kepada setiap wajib pajak.
Pajak dihimpun untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama, bukan untuk menghasilkan keuntungan pribadi bagi orang yang membayarnya.
Manfaat pajak justru seharusnya dapat dirasakan melalui jalan umum yang layak, sekolah yang berfungsi dengan baik, layanan kesehatan yang terjangkau, keamanan, administrasi kependudukan, hingga bantuan ketika masyarakat menghadapi bencana.
Artinya, manfaat tersebut tidak selalu kembali kepada setiap pembayar pajak dalam bentuk yang sama atau dengan nilai yang bisa dihitung secara pribadi. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah, "Berapa keuntungan yang saya dapatkan dari pajak?", melainkan, "Seberapa baik uang pajak yang dikumpulkan negara diubah menjadi manfaat bagi masyarakat?"
Di sana semestinya kualitas pengelolaan negara seharusnya dinilai.
Rakyat Membayar Pajak, Negara Harus Menjaga Kepercayaan
Pada akhirnya, membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat, sementara mengelola uang pajak secara transparan dan bertanggung jawab merupakan tanggung jawab pemerintah.
Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan. Masyarakat tidak bisa begitu saja beralasan bahwa buruknya pengelolaan negara membuat mereka terbebas dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, pemerintah juga tidak cukup hanya menuntut kepatuhan tanpa menunjukkan keseriusan dalam menjaga dan mengelola uang publik.
Sebab, hubungan antara rakyat dan negara tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui kepercayaan. Rakyat membutuhkan negara yang hadir dan bekerja untuk kepentingan mereka, sementara negara membutuhkan partisipasi serta kepatuhan masyarakat.
Maka, pertanyaan besar dalam persoalan pajak ini bukan sekadar, "Negara harus memberi apa?", melainkan, "Sudahkah negara memberikan alasan yang cukup bagi rakyat untuk percaya bahwa pajak mereka benar-benar dikelola demi kepentingan bersama?"
Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Rakyat Bayar Pajak, Negara Harus Beri Apa?"
Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS