
Jika pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo dimaksudkan untuk menyelamatkan spesies ini dari ancaman bencana, sejauh mana kita sudah memiliki bukti ilmiah bahwa habitat barunya benar-benar aman?
Kamis siang di Senayan, Ketua Komisi IV DPR berdiri di hadapan wartawan dan menyampaikan penolakan terhadap sebuah gagasan yang seminggu sebelumnya dilontarkan dari Antalya, Turki.
Gagasan tersebut sekilas terdengar sederhana. Sebagian badak Jawa dipindahkan dari Ujung Kulon ke Alas Purwo agar spesies langka ini tidak punah sekaligus apabila terjadi tsunami. Namun, gagasan itu segera memunculkan perdebatan di ruang publik.
Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah penyelamatan, sementara pihak lain mengkhawatirkan munculnya ancaman baru bagi kelangsungan hidup badak Jawa.
Gagasan tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam media briefing COP31 pada 12 November 2026. Hashim menyebut Gunung Anak Krakatau sebagai salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan.
Gunung tersebut sempat meletus pada September 2026. Aktivitas gunung api maupun gempa di Selat Sunda dikhawatirkan dapat memicu tsunami.
"Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo," kata Hashim.
Logika di balik gagasan tersebut dapat dipahami. Seluruh populasi liar badak Jawa di dunia saat ini hanya tersisa di satu kawasan, yakni Semenanjung Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon. Artinya, satu bencana besar di lokasi tersebut berpotensi mengancam keberadaan seluruh spesies ini. Karena itu, selama puluhan tahun, kalangan konservasi telah mendorong pembentukan populasi kedua di lokasi yang terpisah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa gagasan membangun habitat kedua bukanlah ide baru dari Hashim. Pembahasannya telah berlangsung sejak dekade 1980-an dan melibatkan para ilmuwan. Raja Juli bahkan mengaku masih membaca catatan penelitian mengenai rencana habitat kedua tersebut.
Persoalannya, gagasan lama itu kembali mencuat tanpa disertai kajian terbaru yang dapat diperiksa publik. Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan bahwa wacana pemindahan masih berada pada tahap kajian. Belum ada keputusan mengenai jumlah badak yang akan dipindahkan, komposisi jantan dan betina, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Muhamad Hidayat, menyampaikan persyaratan tersebut pada 17 November 2026. Menurutnya, pemindahan tidak akan dilakukan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, serta keamanan habitat tujuan.
Persyaratan tersebut terdengar jelas. Namun, hingga kini belum ada kajian kelayakan Alas Purwo yang dipublikasikan sehingga dapat diperiksa dan dibahas bersama.
Di tengah perdebatan tersebut, Titiek Soeharto turut menyampaikan sikapnya. Ketua Komisi IV DPR itu menolak wacana relokasi saat berada di Gedung DPR pada Kamis, 19 November 2026.
"Kami ingin supaya ini dikaji dulu, ya. Dikaji yang benar karena ini menyangkut badak yang langka, ya. Jadi nggak bisa gitu main pindahin gitu aja. Harus pengkajiannya harus benar-benar secara komprehensif," ujar Titiek.
Titiek juga menilai belum ada urgensi untuk memindahkan badak Jawa. Menurutnya, satwa tersebut tetap mampu bertahan meskipun Krakatau pernah mengalami letusan besar.
"Nggak ada urgensinya untuk harus dipindahkan saya rasa, ya. Kalau takut nanti ada gempa bumi, ada lah, kemarin ada Krakatau tahun berapa tuh? Itu, ada aja tuh badak, ya," kata Titiek.
Pernyataan tersebut mungkin terdengar kurang memberi perhatian pada ancaman bencana. Namun, Titiek juga menyampaikan satu syarat yang patut dipertimbangkan secara ilmiah. Persetujuan terhadap rencana relokasi, menurutnya, baru dapat dipikirkan apabila terdapat laporan yang menunjukkan keberhasilan pemindahan badak sebelumnya.
Syarat itu mengarahkan perhatian pada satu nama: Musofa, badak Jawa yang dipindahkan dari habitat liar Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) pada November 2025.
Musofa masuk ke dalam lubang jebak pada 3 November 2025 dan tiba di JRSCA dua hari kemudian. Namun, pada 7 November 2025, Musofa dinyatakan mati.
Kementerian Kehutanan menyebut penyakit kronis sebagai penyebab kematian Musofa. Hasil nekropsi menemukan adanya penyakit kronis, infeksi parasit, dan degenerasi jaringan. Apa pun penyebab medis yang ditemukan, terdapat satu kenyataan yang sulit diabaikan: satu-satunya translokasi badak Jawa yang pernah dilakukan berakhir dengan kematian satwa tersebut.
Gubernur Banten Andra Soni turut mengingatkan peristiwa kematian Musofa ketika menyampaikan penolakan terhadap wacana pemindahan pada 17 November 2026. Ia berharap tidak ada lagi Musofa lain yang menjadi korban.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan juga menyampaikan penolakan dengan pertimbangan serupa. Menurutnya, proses pemindahan berisiko memicu stres yang dapat berujung pada kematian badak.
Kesultanan Banten bahkan mengirimkan surat penolakan kepada Presiden pada 18 November 2026. Surat tersebut meminta agar rencana pemindahan badak Jawa ke luar wilayah Banten dibatalkan.
Penolakan dari Banten tentu dapat dipahami. Badak Jawa merupakan salah satu ikon daerah tersebut, sementara seluruh populasinya saat ini hidup di wilayah Banten.
Namun, penolakan itu belum menjawab pertanyaan yang lebih besar. Berapa sebenarnya jumlah badak Jawa yang tersisa?
Kementerian Kehutanan memperkirakan jumlahnya berkisar antara 87 hingga 100 individu pada 2025. Sementara itu, laporan IUCN dan TRAFFIC pada tahun yang sama memperkirakan populasinya hanya sekitar 50 individu.
Perbedaan angka tersebut bukan persoalan kecil. Tanpa data populasi yang disepakati, sulit menentukan berapa individu yang dapat dipindahkan tanpa melemahkan populasi asal. Padahal, ancaman yang sudah terbukti justru datang dari aktivitas manusia di daratan.
Sepanjang 2019 hingga 2023, jaringan pemburu dilaporkan membunuh 26 badak Jawa di dalam taman nasional. Angka tersebut setara dengan sepertiga dari angka populasi resmi yang dicatat balai. Dalam periode yang sama, jumlah badak yang dibunuh pemburu bahkan lebih banyak dibandingkan yang hilang akibat bencana apa pun.
Di sinilah muncul logika kedua dalam perdebatan relokasi. Sebagian publik menduga rencana pemindahan badak Jawa berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.
Dugaan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani pada 12 Februari 2026. Keputusan itu memasukkan sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
Titiek turut menyinggung dugaan tersebut secara terbuka. Menurutnya, apabila latar belakang pemindahan badak berkaitan dengan kepentingan pertambangan, sumber daya tambang sebaiknya disimpan untuk generasi mendatang, sementara badak dibiarkan tetap hidup di habitatnya.
Kementerian ESDM membantah dugaan tersebut pada 17 dan 18 November 2026. Pihak kementerian menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan di kawasan tersebut.
Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menambahkan bahwa lembaganya tidak memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon karena belum pernah melakukan eksplorasi di sana.
WALHI sendiri mengakui bahwa dugaan keterkaitan antara relokasi badak dan kepentingan pertambangan belum dapat dikonfirmasi.
Persoalan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Dengan demikian, dugaan itu memang telah beredar di tengah masyarakat, tetapi bukti yang menguatkannya belum tersedia.
Artinya, logika ancaman tambang dan logika ancaman bencana belum memiliki pijakan bukti yang setara. Ancaman bencana dapat ditelusuri melalui catatan sejarah letusan gunung api dan tsunami. Sementara itu, keterkaitan relokasi dengan kepentingan pertambangan masih berupa dugaan.
Meski demikian, dugaan tersebut juga tidak muncul begitu saja tanpa latar belakang. Publik pernah menyaksikan kebijakan yang pada awalnya diperkenalkan sebagai upaya penyelamatan, tetapi kemudian membuka ruang bagi kepentingan lain.
Pengalaman semacam itu membuat kepercayaan masyarakat mudah terganggu. Akibatnya, setiap gagasan besar yang disampaikan pemerintah dapat langsung memunculkan kecurigaan.
Kepercayaan yang telanjur retak tentu tidak cukup dipulihkan melalui bantahan lisan. Diperlukan keterbukaan informasi dan bukti yang dapat diperiksa bersama.
Pertanyaan serupa juga perlu diajukan terhadap Alas Purwo. Apakah kawasan tersebut benar-benar sesuai untuk menjadi habitat baru badak Jawa?
Alas Purwo memiliki luas 43.420 hektare dan menjadi habitat bagi berbagai satwa, seperti banteng, ajag, lutung Jawa, merak hijau, dan penyu.
Jika badak Jawa dipindahkan ke sana, satwa tersebut harus berbagi sumber pakan dengan satwa yang sudah lebih dahulu menghuni kawasan tersebut.
Penelitian pada 2002 menemukan bahwa terdapat 62 jenis tumbuhan di Ujung Kulon yang menjadi sumber pakan bersama bagi badak dan banteng. Sementara itu, daya dukung Alas Purwo untuk menopang kehidupan dua herbivora besar sekaligus belum pernah dipaparkan secara terbuka kepada publik.
Ketersediaan air menjadi persoalan lain yang perlu diperhatikan. Sebagian kawasan Alas Purwo merupakan wilayah karst, tempat air hujan meresap melalui rongga-rongga bawah tanah. Buletin BMKG Banyuwangi mencatat bahwa pos hujan Purwoharjo yang berada di sekitar Alas Purwo tidak menerima curah hujan selama sebulan pada musim kemarau 2026.
Padahal, badak Jawa membutuhkan ketersediaan air sepanjang tahun dan kubangan untuk menjaga kondisi kulitnya. Kawasan yang menjadi tujuan relokasi pun bukan wilayah yang sepenuhnya bebas dari ancaman bencana. Pada 3 Juni 1994, tsunami setinggi hampir 14 meter menyapu pesisir selatan Banyuwangi dan menewaskan 229 orang.
Pengalaman dari negara lain juga menjadi pengingat agar rencana pemindahan satwa dilakukan dengan sangat hati-hati. Pada 2018, Kenya memindahkan 11 badak hitam ke Tsavo East. Namun, seluruh badak tersebut mati akibat keracunan garam yang berasal dari air dengan kadar garam terlalu tinggi.
Pedoman IUCN tahun 2013 juga mengingatkan pentingnya mengidentifikasi penyebab penurunan populasi dan mengatasi persoalan tersebut sebelum satwa dilepas ke habitat baru.
Di tengah berbagai kekhawatiran itu, ada kabar baik dari Ujung Kulon sendiri. Kamera jebak merekam keberadaan anak badak dari induk bernama Desy pada 10 Oktober 2026. Temuan ini menunjukkan bahwa populasi badak Jawa masih berkembang biak di habitat aslinya.
Namun, proses perkembangbiakan badak Jawa membutuhkan waktu yang tidak singkat. Masa kebuntingannya sekitar 16 bulan dan induk umumnya hanya melahirkan satu anak.
Karena itu, kehilangan satu betina produktif dapat mengurangi peluang kelahiran individu baru selama beberapa tahun. Hashim juga menawarkan pendanaan dari donor internasional untuk membangun habitat baru. Tawaran tersebut tentu dapat menjadi dukungan yang berarti. Namun, pendanaan yang hadir sebelum kajian selesai juga berpotensi menimbulkan tekanan untuk mempercepat jadwal pelaksanaan.
Pada dasarnya, semua pihak menyampaikan tuntutan yang tidak jauh berbeda. Hashim mengakui bahwa relokasi masih berupa gagasan yang perlu dikaji. Bakom menekankan perlunya kajian ilmiah. Titiek pun meminta agar kajian dilakukan secara komprehensif.
Dengan demikian, pertanyaan yang tersisa bukan semata-mata siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: di mana kajian tersebut, dan kapan publik dapat membacanya?
Badak Jawa tidak bisa bersuara dalam perdebatan ini. Ia tidak dapat memilih antara Ujung Kulon dan Alas Purwo. Ia juga tidak bisa menyampaikan penolakan terhadap rencana pemindahan ataupun meminta agar kajian dilakukan secara menyeluruh.
Keputusan mengenai masa depan satwa tersebut sepenuhnya berada di tangan manusia yang memiliki kemampuan untuk bersuara. Namun, manusia kini justru sibuk memperdebatkan dua logika, sementara dokumen yang semestinya menjadi dasar untuk menjembatani perbedaan itu belum juga ditunjukkan kepada publik.
Jika suatu saat kajian tersebut dipublikasikan dan dinilai layak melalui telaah para ahli, perdebatan ini akan memiliki pijakan yang lebih kuat.
Namun, jika kajian itu tidak kunjung hadir, yang tersisa hanyalah berbagai pendapat yang saling berhadapan, sementara seekor badak tetap menunggu di hutan yang sama.
Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Badak Jawa Diperebutkan Dua Logika, Kajian Ilmiahnya Belum Ditunjukkan"
Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS