Hak Cuti ASN, Kebutuhan Pegawai Bertemu Beban Kerja

Jika cuti merupakan hak pegawai, bagaimana tetap dapat menjaga pelayanan ketika beberapa pegawai meninggalkan pekerjaan untuk sementara?

Ada satu persoalan dalam pengelolaan ASN yang sekilas terlihat sederhana, tetapi dalam praktiknya bisa menjadi cukup rumit ketika sampai di meja pimpinan: cuti.

Di atas kertas, cuti merupakan bagian dari hak kepegawaian. Regulasi telah mengatur berbagai jenis cuti, persyaratan, pejabat yang berwenang memberikan, hingga tata cara pengajuannya.

Pemerintah bahkan memiliki pedoman khusus melalui Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS yang kemudian diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021.

Namun, persoalan cuti tidak berhenti pada ada atau tidaknya aturan. Dalam praktik sehari-hari, permohonan cuti bisa berhadapan dengan pertanyaan lain.

Siapa yang akan menangani pekerjaan selama pegawai tersebut tidak masuk? Bagaimana jika pegawai yang tersisa sudah memiliki beban kerja yang cukup tinggi? Bagaimana pula jika beberapa pegawai dalam satu unit mengajukan cuti pada waktu yang berdekatan?

Persoalan menjadi lebih kompleks. Hak pegawai bertemu dengan kebutuhan organisasi. Keduanya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Akan tetapi, ketika tidak dikelola dengan baik, persoalan cuti dapat menimbulkan ketegangan antara pegawai dan pimpinan.

Ketika Hak Bertemu dengan Realitas Organisasi

Pembahasan mengenai pengelolaan cuti ASN kembali menarik perhatian dalam berbagai forum dan webinar kepegawaian. Bukan karena aturan mengenai cuti tidak tersedia, melainkan karena tantangan terbesar justru sering muncul ketika aturan tersebut diterapkan dalam situasi organisasi yang nyata.

Pemerintah melalui regulasi kepegawaian telah mengatur cuti sebagai bagian dari manajemen PNS. PP Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, menjadi salah satu dasar pengaturannya. BKN juga secara khusus menyediakan layanan informasi mengenai cuti ASN dengan merujuk pada regulasi tersebut.

Artinya, persoalan cuti semestinya tidak hanya dilihat dari pertanyaan "boleh atau tidak boleh".

Ada pertanyaan yang tidak kalah penting: bagaimana organisasi mengelola hak cuti sekaligus memastikan keberlangsungan pelayanan?

Sebab organisasi pemerintah tentu harus tetap berjalan ketika seorang pegawai sedang mengambil cuti. Pada saat yang sama, kebutuhan organisasi juga semestinya tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengabaikan atau menghambat hak kepegawaian yang telah diatur.

Sampai Kekurangan SDM Menjadi Beban bagi Pegawai

Kekurangan pegawai merupakan persoalan organisasi, sementara cuti merupakan bagian dari hak kepegawaian. Karena itu, keduanya sebaiknya tidak dipertentangkan secara sederhana.

Jika sebuah unit kerja hanya dapat berjalan apabila seluruh pegawainya hadir setiap hari tanpa ruang untuk mengambil cuti, mungkin ada persoalan lain yang perlu dilihat lebih jauh. Misalnya, bagaimana distribusi pekerjaan dilakukan, bagaimana kebutuhan SDM direncanakan, atau seberapa besar ketergantungan organisasi terhadap individu tertentu.

Organisasi yang sehat idealnya memiliki mekanisme untuk menghadapi ketidakhadiran pegawai sebagai bagian dari dinamika kerja yang wajar.

Ada pembagian tugas, pelimpahan pekerjaan, penentuan prioritas layanan, dokumentasi proses bisnis, serta pegawai yang dapat mengambil alih fungsi tertentu ketika rekannya tidak berada di tempat. Semua itu tentu membutuhkan perencanaan.

Karena itu, keterbatasan SDM sebaiknya tidak sampai membuat pegawai merasa bahwa menggunakan hak cuti merupakan sesuatu yang harus dihindari.

Pegawai yang mengambil cuti bukan berarti tidak loyal. Pegawai yang mengajukan cuti juga tidak otomatis berarti kurang bertanggung jawab.

Menggunakan hak kepegawaian sesuai ketentuan semestinya dapat ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan profesional seorang ASN.

Loyalitas Tidak Selalu Berarti Selalu Hadir

Ada cara pandang yang mungkin perlu perlahan kita tinjau kembali dalam birokrasi: pegawai yang baik adalah pegawai yang selalu hadir.

Padahal, loyalitas tidak semata-mata dapat diukur dari presensi.

Seorang pegawai dapat tetap memiliki komitmen terhadap pekerjaannya sekaligus membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ia dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya sekaligus memiliki kehidupan dan kebutuhan di luar kantor.

Organisasi yang matang memahami bahwa manusia memiliki kapasitas yang terbatas. Istirahat bukan selalu sesuatu yang berlawanan dengan produktivitas. Dalam kondisi tertentu, waktu istirahat justru menjadi bagian dari upaya menjaga kemampuan seseorang untuk bekerja secara berkelanjutan.

Karena itu, pengelolaan cuti semestinya dapat ditempatkan dalam kerangka manajemen kinerja dan keberlanjutan organisasi, bukan hanya sebagai urusan administrasi kepegawaian.

Hak Cuti Tetap Memiliki Aturan

Namun, memahami cuti sebagai hak pegawai juga bukan berarti setiap permohonan dapat diberikan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.

Hal ini penting untuk ditempatkan secara proporsional. Cuti tetap memiliki jenis, persyaratan, prosedur pengajuan, serta pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan. Dalam kondisi tertentu, mekanisme dan kewenangan pemberiannya juga memiliki ketentuan tersendiri. PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 mengatur kerangka tersebut.

Persoalannya bukan memilih antara pegawai harus selalu mendapatkan cuti atau kepentingan organisasi harus selalu didahulukan.

Keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka yang sesuai. Pegawai menjalankan hak sesuai ketentuan. Pimpinan menjalankan kewenangan sesuai ketentuan. Sementara itu, organisasi membangun sistem agar pelayanan tetap berjalan.

Di situlah prinsip profesionalitas ASN dapat diterapkan secara lebih utuh.

Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Persetujuan, tetapi Sistem

Dilema mengenai cuti sebenarnya memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam birokrasi: ketergantungan terhadap individu.

Ketika satu orang cuti, pekerjaan ikut terhenti. Satu orang sakit, pelayanan terganggu. Lalu, ada satu orang pindah, sebagian pengetahuan ikut hilang.

Jika kondisi semacam ini terjadi, organisasi mungkin perlu bertanya: apakah kita sudah memiliki sistem kerja yang kuat, atau masih terlalu bergantung pada orang-orang tertentu?

Organisasi yang baik tidak dibangun dengan asumsi bahwa seluruh pegawainya akan selalu tersedia.

Sebaliknya, organisasi perlu dibangun dengan kesadaran bahwa pegawai dapat mengambil cuti, sakit, mengikuti pelatihan, menjalankan tugas kedinasan, pensiun, bahkan berpindah unit.

Karena itu, manajemen SDM perlu mampu mengantisipasi ketidakhadiran sebagai sesuatu yang normal. Caranya antara lain melalui pembagian pekerjaan yang jelas, dokumentasi proses kerja, redistribusi tugas secara proporsional, penguatan kompetensi lintas fungsi, serta pemanfaatan teknologi untuk pekerjaan yang memang dapat didigitalisasi.

Dengan sistem seperti itu, cuti tidak harus dipandang sebagai gangguan terhadap organisasi. Cuti dapat menjadi bagian dari dinamika organisasi yang memang sudah diperhitungkan sejak awal.

Beban Organisasi Berpindah kepada Pegawai

Organisasi mengalami kekurangan SDM, solusi yang paling mudah terkadang adalah meminta pegawai yang tersedia untuk menangani lebih banyak pekerjaan. Dalam jangka pendek, cara ini mungkin terlihat efektif.

Namun, apabila berlangsung terus-menerus, beban organisasi perlahan dapat berpindah menjadi beban individu.

Dalam jangka panjang, organisasi justru berpotensi menghadapi persoalan yang lebih besar.

Karena itu, pengelolaan cuti juga dapat menjadi bagian dari evaluasi beban kerja. Jika setiap pengajuan cuti selalu dianggap berpotensi mengganggu pelayanan, mungkin yang perlu dilihat bukan hanya persoalan cutinya, tetapi juga apakah jumlah pegawai, distribusi pekerjaan, dan desain proses kerja sudah proporsional?

Pimpinan Memegang Peran Penting

Dalam persoalan ini, kualitas kepemimpinan memiliki peran yang cukup besar.

Pimpinan yang melihat cuti semata-mata sebagai persoalan kehadiran mungkin akan berhenti pada pertanyaan, "Siapa yang menggantikan pekerjaan?"

Sementara itu, pimpinan yang melihatnya sebagai bagian dari manajemen organisasi dapat melanjutkan pertanyaan tersebut dengan, "Mengapa pekerjaan ini begitu bergantung pada orang tersebut?"

Perbedaannya memang terlihat sederhana, tetapi dapat membawa dampak yang berbeda terhadap cara organisasi bekerja.

Pemimpin tidak hanya bertugas memastikan pegawai hadir. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan organisasi tetap mampu bekerja ketika sebagian pegawainya tidak hadir.

Di situlah kepemimpinan diuji: bukan hanya ketika semua orang tersedia, tetapi ketika organisasi harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas.

Hak Pegawai dan Kepentingan Organisasi Dapat Berjalan Bersama

Pembahasan mengenai cuti ASN sebaiknya tidak diarahkan menjadi pertentangan antara pegawai dan pimpinan.

Pegawai membutuhkan kepastian bahwa hak kepegawaiannya dihormati. Di sisi lain, organisasi membutuhkan kepastian bahwa pelayanan publik tetap berjalan.

Keduanya merupakan kepentingan yang sama-sama penting.

Karena itu, solusinya bukan dengan mengorbankan salah satunya, melainkan dengan membangun sistem yang memungkinkan keduanya berjalan bersama.

Hak cuti semestinya tidak menjadi persoalan besar bagi organisasi yang memiliki perencanaan SDM dan sistem kerja yang baik.

Justru dari cara sebuah organisasi mengelola cuti, kita dapat melihat bagaimana organisasi tersebut memperlakukan manusia yang bekerja di dalamnya.

Birokrasi yang profesional bukan berarti birokrasi yang mengharuskan semua orang selalu tersedia.

Birokrasi yang profesional adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus memahami bahwa pegawainya memiliki hak, kebutuhan, dan batas kemampuan sebagai manusia.

Pada akhirnya, persoalan cuti bukan sekadar tentang berapa hari seorang ASN boleh tidak masuk kantor.

Ini adalah pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana negara memperlakukan aparatur manusianya, sekaligus bagaimana negara menjaga kualitas pelayanan publik.

Jika hak cuti sudah jelas di atas kertas, tantangan berikutnya adalah memastikan hak tersebut dapat dijalankan tanpa membuat organisasi kehilangan kemampuannya untuk bekerja.

Di situlah kebijakan benar-benar diuji: bukan hanya ketika tertulis dalam regulasi, tetapi ketika bertemu dengan kenyataan di lapangan.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Dilema Hak Cuti ASN: Ketika Aturan Bertabrakan dengan Beban Kerja"