
Artinya, persoalan yang perlu diperiksa adalah bagaimana aturan penilaian dipahami dan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya, apakah keputusan sekolah benar-benar didasarkan pada pertimbangan profesional dan bukti perkembangan belajar siswa.
Dalam penilaian pendidikan, nilai rapor seharusnya menjadi bagian dari informasi yang lebih luas mengenai kemampuan anak. Guru perlu mengumpulkan bukti melalui hasil pekerjaan, pengamatan, asesmen, serta perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai.
Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan dapat dibaca melalui JDIH BPK RI sebagai salah satu rujukan untuk memahami kerangka penilaian pendidikan.
Bayangkan seorang siswa kelas III SD yang belum lancar membaca sehingga kesulitan memahami soal cerita, petunjuk tugas, dan bacaan dalam berbagai mata pelajaran.
Memindahkannya ke kelas IV tanpa rencana pendampingan yang memadai berpotensi membuat kesulitan tersebut semakin besar. Sebaliknya, langsung menahannya di kelas III tanpa mengetahui penyebab masalah juga belum tentu menyelesaikan persoalan.
Yang dibutuhkan adalah keputusan berdasarkan asesmen, komunikasi dengan orangtua, program pendampingan yang terarah, serta evaluasi untuk melihat apakah kemampuan anak benar-benar berkembang.
Bukan Sekadar Rutinitas Tahunan
Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika anak kita sendiri dinyatakan tidak naik kelas?
Sebagai orangtua, reaksi pertama yang muncul mungkin berupa kekecewaan, rasa malu, kemarahan kepada guru, atau kekhawatiran bahwa masa depan anak sedang dipertaruhkan. Terlebih jika teman-teman sebayanya sudah melanjutkan ke tingkat berikutnya.
Namun, sebelum mengambil kesimpulan, kita perlu meminta penjelasan dari sekolah mengenai capaian belajar anak, kesulitan yang ditemukan, dukungan yang telah diberikan, serta alasan profesional di balik keputusan tersebut.
Menerima keputusan sekolah bukan berarti orangtua harus menyetujui semuanya tanpa bertanya. Orangtua berhak memperoleh penjelasan yang masuk akal, menyampaikan informasi mengenai kondisi anak, serta berdiskusi tentang langkah perbaikan yang dapat dilakukan bersama.
Sebaliknya, sekolah juga perlu menjelaskan keputusan dengan bahasa yang tetap menghargai martabat anak, bukan sekadar mengumumkan bahwa ia gagal.
Dari sisi psikologis, tinggal kelas dapat membawa konsekuensi sosial dan emosional, terutama ketika anak dicap bodoh, malas, atau dianggap tidak memiliki masa depan.
Karena itu, keputusan tersebut perlu disertai pendampingan agar anak memahami bahwa kesulitan pada satu tahap pendidikan bukanlah ukuran mutlak kecerdasannya.
Sekolah dan keluarga perlu memastikan bahwa pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk memperbaiki kemampuan, bukan luka yang terus diingat setiap kali anak berhadapan dengan pelajaran.