
Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan rakyat dari pemerintah: pergantian orang-orang di kursi kekuasaan atau penyelesaian persoalan yang mereka hadapi setiap hari?
Indonesia akan mengalami perubahan di kursi Wakil Presiden. Setelah mendengar kabar pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka, kira-kira apa yang akan berubah dalam kehidupan rakyat?
Apakah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini mengancam lingkungan akan segera tertangani? Apakah masyarakat yang terdampak asap bisa kembali menghirup udara bersih? Apakah akses terhadap air bersih otomatis tersedia? Atau harga kebutuhan pokok mendadak turun sehingga kita tidak perlu lagi berpikir panjang setiap kali berbelanja?
Bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Apakah lowongan kerja akan tiba-tiba bermunculan sehingga para pencari kerja tidak perlu lagi mengirimkan puluhan lamaran tanpa kepastian?
Sayangnya, pergantian seseorang di kursi kekuasaan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Sehari setelah kabar pengunduran diri Wapres Gibran menjadi perhatian publik, aku justru menyaksikan media massa dipenuhi pembahasan tentang siapa sosok yang pantas menggantikannya. Partai politik mulai berhitung, nama-nama calon bermunculan, para pengamat menyampaikan analisis, sementara para elite mungkin sudah mulai menyusun strategi politik berikutnya.
Lalu, bagaimana dengan pemberitaan tentang karhutla? Di mana kabar masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih? Bagaimana dengan suara orang tua yang memikirkan biaya pendidikan anak atau keluarga yang harus mengatur ulang pengeluaran karena harga kebutuhan pokok semakin menguras dompet?
Apakah persoalan rakyat mendadak menjadi kurang penting hanya karena ada kursi kekuasaan yang perlu diisi?
Hari ini, aku justru merasa perlu menjadi warga negara yang egois. Aku tidak terlalu mempersoalkan siapa yang nantinya menjadi wakil presiden. Aku juga tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi untuk memperdebatkan latar belakang pendidikan, gelar akademis, atau polemik keaslian ijazah seseorang.
Bukan berarti hal-hal tersebut tidak penting. Integritas, rekam jejak, pendidikan, dan kejujuran pejabat publik tentu layak diperiksa.
Namun, bagiku, semua itu semestinya menjadi bagian dari penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam menjalankan amanah, bukan satu-satunya persoalan yang menyita perhatian publik.
Aku hanya ingin pemerintah bekerja. Aku ingin masyarakat mendapatkan udara dan air bersih. Aku ingin harga kebutuhan pokok lebih terjangkau. Aku ingin anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak tanpa membuat orang tuanya harus mengorbankan kebutuhan lain.
Aku juga ingin akses kesehatan yang manusiawi dan lapangan pekerjaan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Apakah keinginan seperti itu terlalu egois?
Sebagai rakyat, aku merasa wajar jika keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari deretan angka dalam laporan, presentasi yang terlihat meyakinkan, atau pencapaian yang disampaikan dalam konferensi pers.
Sebab, kehidupan di lapangan tidak selalu seindah laporan di atas kertas. Angka pertumbuhan ekonomi mungkin terlihat baik. Namun, bagaimana jika masih banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Program pendidikan boleh saja diumumkan, tetapi bagaimana dengan anak-anak yang masih kesulitan mengakses sekolah? Fasilitas kesehatan bisa saja tercatat tersedia, tetapi bagaimana jika masyarakat masih harus berpikir berkali-kali sebelum memeriksakan diri karena persoalan biaya dan akses?
Aku tidak membutuhkan laporan yang sekadar terlihat berhasil. Aku ingin merasakan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari.
Ada satu hal lain yang membuatku semakin bertanya-tanya tentang arah demokrasi kita.
Ketika mahasiswa menyampaikan kritik, kampus semestinya menjadi ruang aman untuk bertukar pikiran dan menyampaikan pendapat. Namun, ketika muncul kabar tentang intimidasi terhadap mahasiswa di lingkungan akademiknya sendiri, kita patut bertanya: masihkah kritik mendapatkan tempat yang semestinya?
Begitu pula dengan media massa. Aku tumbuh dengan pemahaman bahwa pers memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan sekaligus penyampai suara masyarakat. Media seharusnya membantu publik mengetahui berbagai persoalan yang mungkin tidak terlihat dari ruang-ruang kekuasaan.
Namun, ketika pemberitaan lebih banyak dipenuhi tarik-menarik kepentingan politik, aku khawatir persoalan rakyat justru kehilangan ruang.
Tentu saja, pembahasan mengenai pergantian wakil presiden dan dinamika partai politik merupakan bagian dari demokrasi. Publik berhak mengetahuinya. Namun, demokrasi tidak boleh berhenti pada siapa yang menduduki jabatan, siapa yang memperoleh dukungan, dan siapa yang berhasil memenangkan pertarungan politik.
Demokrasi juga harus memberikan ruang bagi mereka yang tidak memiliki jabatan, kekuasaan, maupun akses untuk duduk di meja pengambilan keputusan.
Mereka adalah rakyat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan nyata.
Rakyat yang harus menghitung uang belanja. Rakyat yang mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Rakyat yang ingin bekerja dengan layak. Rakyat yang berharap ketika pemerintah mengumumkan sebuah program, manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka.
Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang pantas duduk di kursi wakil presiden, hingga lupa mempertanyakan apakah orang-orang yang sudah duduk di kursi kekuasaan telah menjalankan tanggung jawabnya.
Mungkin ada yang menganggap sikapku terlalu sederhana. Bahkan, mungkin ada pula yang menilai aku tidak peduli dengan politik.
Padahal, justru karena peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, aku ingin perhatian publik tidak hanya tersedot pada urusan elite.
Aku tidak sedang mengatakan bahwa persoalan jabatan, pendidikan, atau integritas pejabat publik tidak perlu dibicarakan. Semua itu penting. Namun, jangan sampai perdebatan tersebut membuat kita lupa bahwa jabatan hanyalah amanah, bukan tujuan akhir dari penyelenggaraan negara.
Siapa pun wakil presidennya, partai mana pun yang mengusungnya, dan apa pun latar belakang pendidikannya, rakyat tetap berhak menagih janji kesejahteraan.
Aku memilih menjadi WNI yang egois. Egois karena ingin pemerintah lebih banyak memikirkan kebutuhan rakyat daripada disibukkan oleh kepentingan politiknya sendiri.
Aku ingin melihat karhutla ditangani dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar menjadi berita musiman. Aku ingin harga kebutuhan pokok terkendali, pendidikan dan kesehatan terjamin, serta kesempatan kerja terbuka lebih luas.
Aku juga ingin kritik tidak dianggap sebagai ancaman dan media tetap memiliki keberanian untuk menyuarakan persoalan masyarakat.
Barangkali keinginanku terdengar terlalu banyak. Namun, bukankah memang untuk itulah pemerintah diberi mandat?
Aku tidak sedang meminta kehidupan yang mewah. Aku hanya ingin hidup di negara yang membuat rakyatnya merasa diperhatikan, dilindungi, dan memiliki masa depan.
Jadi, maaf jika kali ini aku memilih menjadi WNI yang egois.
Aku tidak sedang berebut kursi kekuasaan. Aku tidak sedang mengusung calon wakil presiden. Aku juga tidak memiliki kepentingan untuk memenangkan pertarungan politik siapa pun.
Aku hanya rakyat. Sebagai rakyat, aku ingin kepentingan rakyat menjadi yang utama.
Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Aku Memilih Menjadi WNI yang Egois"
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS