
Gubernur Banten Andra Soni turut mengingatkan peristiwa kematian Musofa ketika menyampaikan penolakan terhadap wacana pemindahan pada 17 November 2026. Ia berharap tidak ada lagi Musofa lain yang menjadi korban.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan juga menyampaikan penolakan dengan pertimbangan serupa. Menurutnya, proses pemindahan berisiko memicu stres yang dapat berujung pada kematian badak.
Kesultanan Banten bahkan mengirimkan surat penolakan kepada Presiden pada 18 November 2026. Surat tersebut meminta agar rencana pemindahan badak Jawa ke luar wilayah Banten dibatalkan.
Penolakan dari Banten tentu dapat dipahami. Badak Jawa merupakan salah satu ikon daerah tersebut, sementara seluruh populasinya saat ini hidup di wilayah Banten.
Namun, penolakan itu belum menjawab pertanyaan yang lebih besar. Berapa sebenarnya jumlah badak Jawa yang tersisa?
Kementerian Kehutanan memperkirakan jumlahnya berkisar antara 87 hingga 100 individu pada 2025. Sementara itu, laporan IUCN dan TRAFFIC pada tahun yang sama memperkirakan populasinya hanya sekitar 50 individu.
Perbedaan angka tersebut bukan persoalan kecil. Tanpa data populasi yang disepakati, sulit menentukan berapa individu yang dapat dipindahkan tanpa melemahkan populasi asal. Padahal, ancaman yang sudah terbukti justru datang dari aktivitas manusia di daratan.
Sepanjang 2019 hingga 2023, jaringan pemburu dilaporkan membunuh 26 badak Jawa di dalam taman nasional. Angka tersebut setara dengan sepertiga dari angka populasi resmi yang dicatat balai. Dalam periode yang sama, jumlah badak yang dibunuh pemburu bahkan lebih banyak dibandingkan yang hilang akibat bencana apa pun.
Di sinilah muncul logika kedua dalam perdebatan relokasi. Sebagian publik menduga rencana pemindahan badak Jawa berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.
Dugaan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani pada 12 Februari 2026. Keputusan itu memasukkan sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
Titiek turut menyinggung dugaan tersebut secara terbuka. Menurutnya, apabila latar belakang pemindahan badak berkaitan dengan kepentingan pertambangan, sumber daya tambang sebaiknya disimpan untuk generasi mendatang, sementara badak dibiarkan tetap hidup di habitatnya.
Kementerian ESDM membantah dugaan tersebut pada 17 dan 18 November 2026. Pihak kementerian menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan di kawasan tersebut.
Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menambahkan bahwa lembaganya tidak memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon karena belum pernah melakukan eksplorasi di sana.
WALHI sendiri mengakui bahwa dugaan keterkaitan antara relokasi badak dan kepentingan pertambangan belum dapat dikonfirmasi.
Persoalan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Dengan demikian, dugaan itu memang telah beredar di tengah masyarakat, tetapi bukti yang menguatkannya belum tersedia.
Artinya, logika ancaman tambang dan logika ancaman bencana belum memiliki pijakan bukti yang setara. Ancaman bencana dapat ditelusuri melalui catatan sejarah letusan gunung api dan tsunami. Sementara itu, keterkaitan relokasi dengan kepentingan pertambangan masih berupa dugaan.
Meski demikian, dugaan tersebut juga tidak muncul begitu saja tanpa latar belakang. Publik pernah menyaksikan kebijakan yang pada awalnya diperkenalkan sebagai upaya penyelamatan, tetapi kemudian membuka ruang bagi kepentingan lain.
Pengalaman semacam itu membuat kepercayaan masyarakat mudah terganggu. Akibatnya, setiap gagasan besar yang disampaikan pemerintah dapat langsung memunculkan kecurigaan.
Kepercayaan yang telanjur retak tentu tidak cukup dipulihkan melalui bantahan lisan. Diperlukan keterbukaan informasi dan bukti yang dapat diperiksa bersama.
Pertanyaan serupa juga perlu diajukan terhadap Alas Purwo. Apakah kawasan tersebut benar-benar sesuai untuk menjadi habitat baru badak Jawa?