
Ketika Kepercayaan Mulai Retak
Persoalan pajak sebenarnya bukan hanya menyangkut seberapa besar tarif yang harus dibayarkan masyarakat, tetapi juga seberapa besar kepercayaan mereka kepada pihak yang mengelolanya.
Ketika masyarakat melihat kasus korupsi, pemborosan anggaran, proyek pemerintah yang dipertanyakan manfaatnya, atau pelayanan publik yang masih mengecewakan, rasa kecewa tentu bisa muncul. Apalagi ketika kewajiban membayar pajak terus dituntut, sementara tanggung jawab dalam mengelola uang tersebut tidak selalu terlihat dengan jelas.
Dari situ muncul pertanyaan yang cukup menggelitik, "Untuk apa saya membayar lebih banyak kalau uangnya tidak dikelola dengan baik?" Tentu saja, kekecewaan semacam ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban membayar pajak.
Namun, negara juga tidak seharusnya menganggapnya sebagai keluhan biasa. Ketika kepercayaan masyarakat mulai retak, hal itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat patuh, tetapi juga harus menunjukkan bahwa setiap rupiah uang publik dikelola secara bertanggung jawab.
"Kalau Begitu, Lebih Baik Uang Saya Kelola Sendiri?"
Ketika kepercayaan terhadap pengelolaan negara mulai menurun, sebagian orang mungkin berpikir bahwa mengelola uang sendiri akan terasa lebih aman. Setidaknya, mereka mengetahui ke mana uang tersebut digunakan, siapa yang menikmatinya, dan bagaimana hasilnya.
Misalnya, daripada menyerahkan sebagian penghasilan kepada negara yang dianggap kurang transparan, bukankah lebih baik uang tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan anak, membuka usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, atau membangun aset pribadi?
Logika semacam inilah yang membuat gagasan untuk menolak atau menghindari pajak bisa terasa masuk akal bagi sebagian orang. Meski demikian, hal tersebut tentu tidak berarti tindakan menghindari kewajiban pajak dapat dibenarkan secara hukum.
Ada satu hal yang kerap terlupakan dalam pemikiran tersebut. Tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dengan uang masing-masing. Siapa yang akan membiayai jalan umum, sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, keamanan, administrasi kependudukan, hingga penanggulangan bencana jika setiap orang hanya memikirkan dan mengelola uangnya sendiri?
Berbagai kebutuhan tersebut memerlukan pembiayaan bersama melalui negara. Di sinilah pajak memiliki peran penting. Negara membutuhkan pajak untuk menjalankan fungsinya, tetapi masyarakat juga membutuhkan negara yang dapat dipercaya. Keduanya tidak seharusnya berjalan dalam suasana saling curiga, melainkan dengan tanggung jawab dan kepercayaan.
Negara Tidak Membayar Pajak dengan "Dividen", tetapi dengan Manfaat Publik
Ada satu hal yang perlu dipahami agar kita tidak keliru memaknai analogi negara sebagai perusahaan. Pajak bukan investasi dalam pengertian membeli saham. Ketika seseorang membayar pajak sebesar Rp10 juta, bukan berarti ia harus menunggu negara mengembalikan Rp12 juta sebagai keuntungan. Tidak ada pembagian dividen secara langsung kepada setiap wajib pajak.
Pajak dihimpun untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama, bukan untuk menghasilkan keuntungan pribadi bagi orang yang membayarnya.
Manfaat pajak justru seharusnya dapat dirasakan melalui jalan umum yang layak, sekolah yang berfungsi dengan baik, layanan kesehatan yang terjangkau, keamanan, administrasi kependudukan, hingga bantuan ketika masyarakat menghadapi bencana.