
Artinya, manfaat tersebut tidak selalu kembali kepada setiap pembayar pajak dalam bentuk yang sama atau dengan nilai yang bisa dihitung secara pribadi. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah, "Berapa keuntungan yang saya dapatkan dari pajak?", melainkan, "Seberapa baik uang pajak yang dikumpulkan negara diubah menjadi manfaat bagi masyarakat?"
Di sana semestinya kualitas pengelolaan negara seharusnya dinilai.
Rakyat Membayar Pajak, Negara Harus Menjaga Kepercayaan
Pada akhirnya, membayar pajak merupakan kewajiban masyarakat, sementara mengelola uang pajak secara transparan dan bertanggung jawab merupakan tanggung jawab pemerintah.
Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan. Masyarakat tidak bisa begitu saja beralasan bahwa buruknya pengelolaan negara membuat mereka terbebas dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, pemerintah juga tidak cukup hanya menuntut kepatuhan tanpa menunjukkan keseriusan dalam menjaga dan mengelola uang publik.
Sebab, hubungan antara rakyat dan negara tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui kepercayaan. Rakyat membutuhkan negara yang hadir dan bekerja untuk kepentingan mereka, sementara negara membutuhkan partisipasi serta kepatuhan masyarakat.
Maka, pertanyaan besar dalam persoalan pajak ini bukan sekadar, "Negara harus memberi apa?", melainkan, "Sudahkah negara memberikan alasan yang cukup bagi rakyat untuk percaya bahwa pajak mereka benar-benar dikelola demi kepentingan bersama?"
Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Rakyat Bayar Pajak, Negara Harus Beri Apa?"
Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS