Serangan Siber, Akankah Mengancam Kedaulatan Bangsa?

Antara perlu atau tidak, pada kenyataannya Indonesia mengalami serangan siber anomali bahkan setiap menitnya. Lemhannas mencatat, pada tahun 2023 mengalami 2.200 serangan siber anomali tiap satu menit.

Oleh karena itu, penting bagi pertahanan Indonesia membentengi tak lagi sekadar darat, laut, dan udara, sedangkan tingkat keamanan siber dibiarkan hingga mengalami kebocoran.

Untuk aksi terorisme saja, misalnya, mungkin yang terjadi bisa di wilayah darat, laut, maupun udara. Akan tetapi, perencanaan aksi teroris dilakukan di dunia siber lewat pertukaran email, komunikasi siber jarak jauh, memata-matai lewat siber, dan lain-lain.

Jadi, apakah sudah saatnya kita memanfaatkan pasukan siber di Indonesia?

Sudah banyak kasus terjadi dan kita ketahui pencurian data dan informasi yang bersifat rahasia dalam skala nasional dapat menyerang kedaulatan rakyat.

Ini tentu karena data dan informasi kita saat ini tidak lagi dalam bentuk kertas yang bisa disimpan secara fisik di lemari-lemari arsip.

Namun data dan informasi saat ini dapat diakses secara digital. Bahaya jika informasi rahasia jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak semestinya.

Kalau kita menengok beberapa waktu lalu terkait kasus Bjorka, bisakah kita bertanya: sudah sejauh mana kasus tersebut? Apakah keramaian Bjorka ini sebatas ribut-ribut di media sosial seraya masalah undang-undang perlindungan data pribadi akibat ulahnya?

Masalahnya adalah "lubangnya" yang terjadi saat ini belum bisa ditutup karena belum diketahui apa yang mau ditutup untuk mencegah terulangnya kebocoran.

Maka menjadi penting jika ada benteng pertahanan siber Indonesia. Setidaknya untuk mencegah hacker-hacker agar tidak mudah masuk dan/atau mencuri data negara maupun data pribadi warganya.

"Serangan siber perlu dicegah dengan membentengi network Indonesia daripada menunggu terjadi baru kemudian ditindaklanjuti."

Serangan Hacker vs Pertahanan Siber

Kebutuhan kita terhadap internet memang tidak lagi terhindarkan dan berbanding lurus dengan dunia digital yang serba memfasilitasi kebutuhan semua orang sehari-hari.

Ini akan jadi permasalahan jika koneksi internet mendapat serangan yang mengakibatkan koneksi internet berhenti dan tidak berfungsi sama sekali.

Sebagai contoh, bagaimana kalau sistem-sitem perbankan digital di Indonesia dikacaukan dengan menggunakan jasa hacker untuk menyerang?

Dampaknya bisa jadi data-data e-wallet dan rekening bank dikacaukan sehigga tidak sesuai dengan sebenarnya. Selain itu, misalnya, data kredit macet perusahaan A menjadi data kredit atas nama perusahaan B. Ketika itu terjadi, tentu akan kacau dan merembet ke kegiatan lainnya.

Melihat serangkaian kemungkinan-kemungkinan terjadi dari adanya serangan hacker, angkatan siber diperlukan di era digital sebagai benteng pertahanan secara nasional.

Bila itu bisa dimaksimalkan, bukan tidak mungkin akan menjamin kepercayaan dan rasa percaya diri bangsa atas keamanan negara. Tentu untuk mengisi kursi-kursi staf angkatan siber mesti terus dibekali dengan teknologi yang terus berkembang.

Pelaksanaannya dalat diatur dengan peraturan kemiliteran yang disisipkan matra yang sudah ada atau membuat matra sendiri. Jadi, tugas yang diharapkan adalah bukan hanya sekadar memberantas, tetapi mencegah serangan siber.

Namun, yang perlu diperjelas dari tugas angkatan siber ini bukan untuk seenaknya memantau segala aktivitas digital masyarakat Indonesia, tetapi mesti ada guideline-nya.

Ibarat CCTV, angkatan siber mesti bisa mendeteksi secara otomatis aktivitas-aktivitas mencurigakan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut terhadap serangan tak terduga dari hacker.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Ancaman Kedaulatan Bangsa Bukan Hanya dari Darat, Laut, dan Udara"