Urgensi Kedaulatan Data pada Pusat Data Nasional

Beberapa negara (mungkin termasuk Indonesia) masih bergantung pada teknologi asing untuk pusat data mereka, yang berakibat pada berkurangnya tingkat kedaulatan yang ingin dicapai.

Berkaca pada kebijakan beberapa negara, Uni Eropa (UE), misalnya, memiliki General Data Protection Regulation (GDPR) yang mengatur ketat perlindungan data warga Eropa.

Lalu lihat bagaimana China mengeluarkan kebijakan "Great Firewall" yang membatasi akses internet dan mewajibkan perusahaan teknologi asing menyimpan data di dalam negeri. Sedangkan, Rusia mewajibkan media sosial menyimpan data warga Rusia di server lokal.

Lantas, bagaimana sebaiknya negara menyikapi isu kedaulatan data?

Bagai dua sisi mata uang, kedaulatan data berkaitan dengan perlindungan atau keamanan data, sedangkan sisi lainnya adalah transparansi data.

Sedangkan untuk negara-negara demokrasi, negosiasi antara pemerintah dengan masyarakat berlangsung alot berkaitan dengan dua isu: perlindungan dan transparansi data.

Pemerintah dan masyarakat memiliki kekuatan seimbang atau yang dikenal dengan strong states, strong societies.

Bagi Indonesia, demokrasi memang belum sekuat AS atau Uni Eropa. Jebolnya PDNS menunjukkan masih lemahnya kapabilitas pemerintah dalam keamanan dan kedaulatan data.

Partisipasi dalam forum-forum global untuk membahas standar keamanan dan privasi data menjadi salah satu isu penting dalam diplomasi digital.

Namun, tantangan terbesar dalam keamanan data yaitu menjaga kedaulatan data tanpa mengorbankan manfaat dari ekonomi digital global.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Soal Kedaulatan Data di Tengah Jebolnya Pusat Data Nasional"