Investasi, Danantara, dan Sovereign Wealth Fund

Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo pada Senin (24/2/2025) sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Terlepas dari pro-kontranya dan kelindan politik di dalamnya, Danantara pada intinya dibentuk demi mengungkit investasi di Indonesia, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional yang maksimal.

Dari berbagai sumber informasi yang saya peroleh, di Danantara nantinya bakal ada dua koridor besar, holding operasional yang menjadi semacam superholding perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dan holding investasi.

Untuk memutar dividen hasil dari operasional BUMN dan sumber dana lainnya, dengan format Sovereign Wealth Fund (SWF).

Jika benar pengelolaan investasi di Danantara menggunakan format SWF, maka standar-standar operasionalnya pun harus merujuk pada tata kelola seperti berbagai entitas SWF pada umumnya di dunia.

Meskipun dalam praktiknya akan ada adaptasi di sana sini agar sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.

Sepanjang tak melanggar prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,check and balances yang propered, serta standar good corporate governance lainnya. 

Sebagaimana Indonesia, Amerika Serikat Juga Akan Mendirikan SWF

Sebagai tambahan informasi, tak hanya Indonesia yang baru memasuki "dunia" SWF, mengutip Bloomberg, Amerika Serikat baru saja mendirikan SWF pertamanya setelah Presiden Donald Trump menandatangani excutive order pendirian SWF, pada 3 Februari 2025.

Dan ia memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan-nya untuk mengeksekusi rencana itu dalam 90 hari. 

Berdasarkan hasil riset sederhana saya dengan menelusuri berbagai sumber informasi, seperti berita daring dan channel Youtube, sama seperti Indonesia. Pro cons kemudian muncul di tengah publik AS terkait pendirian SWF tersebut meskipun dengan prespektif agak berbeda. 

Mereka lebih menyoroti perlu tidaknya pendirian SWF mengingat pasar keuangan di AS sudah cukup besar, cukup dalam, dan sangat atraktif.

Dalam sistem ekonomi AS, peran negara hanya terbatas pada regulasi dan anggaran pemerintah, mereka tak memiliki state owned company seperti BUMN, jika urusannya bisnis, ya swasta lah yang bergerak.

Jadi intinya, sebagian masyarakat, ekonom dan pelaku pasar di AS berpendapat

"Ngapain sih harus ada badan investasi yang dikelola negara secara langsung, toh raksasa keuangan dunia, yang memiliki dana kelolaan hingga triliunan Dolar AS, banyak kok disini, bukannya malah bener, tapi berpotensi menciptakan struktur ekonomi yang tidak efisien"

Berbeda dengan di Indonesia, yang pemerintahnya memang langsung turun berbisnis lewat perusahaan-perusahaan pelat merah yang dimilikinya.

Meskupun sudut pandang perdebatannya cenderung berbeda, namun masih menyisakan benang merah dalam pendirian SWF di Indonesia dan di AS, yakni adanya trust issue dalam pengelolaannya.

Jadi,1 Malaysia Development Berhad (1MDB) yang dikelola sangat buruk sehingga merugikan keuangan negara Malaysia lebih dari Rp100 triliun sama-sama di mention sebagai contoh buruk dalam pengelolaan SWF.

Sebenarnya mahluk apa sih SWF ini?

Nah, sebagai gambaran kita akan membahas tentang SWF, mulai dari awal perkembangannya hingga kondisi terkininya di dunia dan di Indonesia. 

Sekilas tentang Sovereign Wealth Fund

Terminologi Sovereign Wealth Fund mulai dikenal publik dunia secara luas sekitar tahun 2005, setelah Andrew Rozanov, pelaku serta pakar keuangan dan investasi Asal Amerika Serikat menulis artikel bertajuk 'Who Holds The Wealth of Nations' dalam Central Banking Journal.

Meskipun, sebenarnya praktik mengelola dana ala SWF sudah ada lebih dari satu abad lalu.

SWF pertama merupakan pengelolaan dana dari negara bagian AS yang bersifat non-federal, dan didirikan pada pertengahan abad ke-19. Tujuan dari pembentukan SWF ini adalah untuk mendanai layanan publik tertentu.

Menurut International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSW), SWF adalah dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh negara untuk mengelola atau menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang.

Sementara Deutsche Bank Research berpendapat, sovereign wealth funds atau state investment funds adalah kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara yang memiliki, mengelola atau mengadministrasikan dana publik dan menginvestasikannya ke dalam aset-aset yang lebih luas dan lebih beragam.

Sedangkan Robert M. Kimmit, mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat di era Presiden George Bush Jr, mendefinisikan SWF sebagai sekumpulan besar modal yang dikendalikan oleh pemerintah dan diinvestasikan dalam pasar swasta internasional atau kendaraan investasi pemerintah yang didanai dengan aset-aset mata uang asing dan dikelola secara terpisah dari cadangan devisa resmi.

Jadi sederhananya, SWF adalah dana abadi yang dimiliki dan dikelola atas nama negara yang diinvestasikan dalam investasi di sektor riil, instrumen keuangan seperti deposito untuk mendapatkan bunga, saham demi memperoleh gain atau dividen, dan instrumen bentuk lain serta jenis pendapatan sah lainnya.

Dana pokok SWF lazimnya berasal dari anggaran pemerintah, divideh hasil usaha perusahaan milik negara, penerimaan migas atau hasil tambang dan ekstraksi alam lainnya serta penerimaan lain yang sah.

Nah dana pokok ini, tak boleh diganggu gugat, diambil atau digunakan untuk kebutuhan di luar investasi. Dana yang boleh digunakan atau diambil hanya dari hasil keuntungan investasinya.

Secara umum, dalam pembentukannya, SWF memiliki tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Menurut International Working Group of Sovereign Wealth Fund, ada 5 tipe SWF merujuk pada tujuan atau mandat investasinya.

Pertama, SWF yang dibentuk dan didirikan untuk kebutuhan 'dana darurat' yang berfungsi sebagai mekanisme penyangga. Dana darurat ini berasal dari surplus fiskal, berkat windfall profit dari produksi komoditas alam seperti minyak bumi, gas, mineral dan lainnya.

Kedua, pembentukan SWF untuk kebutuhan dana generasi mendatang, sehingga lebih siap menghadapi berbagai tantangan, biasanya dana kelolaannya berasal dari sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui seperti minyak dan gas, menjadi aset keuangan yang bisa diperbaharui

Ketiga, untuk kebutuhan dana strategis pembangunan yang menggabungkan tujuan keuangan dengan misi ekonomi sebuah negara, yang diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, sekaligus menjadi katalis bagi masuknya investasi asing.

Keempat, SWF bisa ditujukan sebagai sarana untuk membangun sistem pensiun negara.

Kelima, sebagai strategi politik ekonomi terutama melalui investasi ke obligasi pemerintah, institusi lain yang memiliki kapasitas strategis dan penting dalam perekonomian negara.

Ditinjau dari sisi mplementasinya, SWF memiliki tiga tipe.

Pertama, SWF didirikan melalui identitas atau badan hukum terpisah dengan kapasitas penuh untuk melakukan kegiatan, dan semua itu diatur lewat undang-undang khusus.

Kedua, SWF yang berbentuk entitas korporasi atau badan usaha milik negara yang tunduk pada undang-undang perseroan atau aturan tentang SWF, bila itu ada.

Ketiga, hanya berbentuk sekumpulan aset tanpa identitas hukum tertentu. Kumpulan aset tersebut bisa dimiliki langsung oleh pemerintah atau bisa juga dikelola oleh bank sentral. 

Prinsip Santiago Standar Pengelolaan SWF

Namun apapun tipenya, dalam menjalankan operasionalnya, SWF berpatokan pada prinsip dasar, berupa standar yang telah ditetapkan secara global, yakni Santiago Principal atau Prinsip Santiago, serupa Standar Basel dalam pengelolaan bank.

Menurut International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFWSF), Prinsip Santiago adalah seperangkat pedoman internasional yang secara khusus mengatur tata kelola dan praktik terbaik dalam pengelolaan SWF.

Ada 24 pedoman dalam Prinsip Santiago yang menjadi acuan pengelolaan SWF.

Standarisasi tata kelola ini menjadi penting untuk menumbuhkan trust di tengah kekhawatiran yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana yang sangat besar, independensi, serta standar  tata kelola yang telah ditetapkan.

Prinsip Santiago ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global, mengurangi tekanan proteksionis, membantu menjaga iklim investasi yang terbuka dan stabil.

Selain,untuk meningkatkan kredibilitas SWF, memperkuat kepercayaan investor, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam penerapannya, Prinsip Santiago mencakup, kerangka hukum, tujuan, dan koordinasi dengan kebijakan ekonomi makro.

Termasuk, kerangka kelembagaan dan struktur tata kelola, serta kerangka investasi dan standar manajemen risikonya.

Seluruh SWF yang ada saat ini termasuk nantinya Danantara, dalam praktiknya harus comply pada prinsip Santiago ini, agar tak terjerumus menjadi another 1MDB,meskipun sebenarnya pedoman tersebut bersifat sukarela. 

Perkembangan SWF Secara Global

Berdasarkan data GlobalSWF, dana kelolaan atau asset under management (AUM) SWF di seluruh dunia hingga November 2024 mencapai lebih dari US$ 13 triliun.

Norges Bank Investment Management merupakan unit aset manajemen dari bank sentral Norwegia, yang dalam operasionalnya bertindak atas nama Government Pensiun Fund Global (GPFG), menjadi SWF dengan dana kelolaan terbesar di dunia, yakni sebesar US$ 1.8 triliun atau senilai Rp28.800 triliun.

Sementara di posisi kedua, China Invesment Corporation milik Pemerintah China yang mengelola dana sebesar US$ 1,33 triliun atau setara Rp21.312 triliun

Menyusul kemudian, SWF asal China lain, SAFE-IC dengan dana kelolaan sebesar US$ 1,23 triliun, Abu Dhabi Invesment Authority (ADIA) milik Pemerintah Kerajaan Uni Emirate Arab (UAE) yang mengelola dana senilai US$1,11 triliun.

Dari kawasan Asia Tenggara, The Goverment of Singapore Invesment Corporation (GIC) yang memiliki mandat untuk mengelola dana cadangan negara Singapura yang sebesar US$ 847 miliar atau Rp13.552 triliun, berada di urutan ke tujuh.

Sedangkan SWF Singapura lainnya yang sistemnya bakal menjadi rujukan Danantara berada di peringkat 11 dengan dana kelolaan sebesar US$288 miliar atau Rp4.060 triliun.

Perjalanan SWF di Indonesia.

Sejatinya, Indonesia termasuk terlambat dalam membentuk pengelola SWF. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, gagasannya memang sudah ada sejak tahun 2007 dengan mendirikan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 52/PMK.1/2007.

Pembentukan PIP, mengacu pada tipe kedua SWF yang berbentuk korporasi seperti Temasek milik Pemerintah Singapura.

Sayangnya, setelah 8 tahun berdiri dengan modal awal Rp4 triliun, pada tahun 2015, PIP harus dilikuidasi untuk kemudian berubah bentuk menjadi sebatas Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, karena investasinya cenderung tak berkembang akibat dikelola terlalu birokratis.

Pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia, mencoba membangun kembali SWF, kali ini dengan magnitude lebih besar karena lahir berdasarkan aturan yang lebih tinggi dari sekedar peraturan setingkat menteri, yakni dengan payung hukum Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan aturan tersebut,lahirlah Indonesia Invesment Authority (INA) pada tahun 2021, dengan modal awal yang berasal dari APBN sebesar US$ 5 miliar atau setara dengan Rp75 triliun

INA memiliki empat sektor utama, yaitu infrastruktur dan logistik, infrastruktur digital, layanan kesehatan, dan energi ramah lingkungan.

Setelah berjalan 4 tahun dana kelolaannya terus berkembang mencapai Rp163 triliun.

Namun dengan terbentuknya Danantara, kemungkinan besar INA akan dikonsolidasikan ke dalam badan baru ini, sehingga namanya tak lagi eksis, melebur menjadi Danantara.

Satu hal penting lain yang tak boleh dilupakan, dan ini sangat krusial agar sebuah SWF bisa berjalan optimal sebagai sebuah kendaaran investasi yang profitable dan bisa me-leverage aset negara menjadi lebih berharga, harus bebas dari intervensi politik pihak manapun.

Di sinilah tantangannya bagi Danantara sebagai SWF, bisa kah bebas dari cawe-cawe politik penguasa yang biasanya, "bermata hijau" melihat sumber duit bernilai masif, hingga Rp14.750 triliun.

Penutup

Sebagai penutup, kehadiran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi baru di Indonesia, dengan format Sovereign Wealth Fund (SWF), menjadi babak baru dalam upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun masih terdapat pro dan kontra terkait pembentukannya, penting untuk diingat bahwa pengelolaan SWF yang baik dan transparan dapat memberikan manfaat besar bagi negara.

Belajar dari pengalaman global, termasuk pendirian SWF pertama di Amerika Serikat, Indonesia perlu memastikan bahwa Danantara dikelola dengan profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. 

Prinsip-prinsip Santiago harus menjadi panduan utama dalam operasionalnya, sehingga Danantara dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengelola aset negara untuk tujuan jangka panjang.

Keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menciptakan tata kelola yang kuat, menghindari praktik-praktik korupsi seperti kasus 1MDB, dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 

Dengan demikian, Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Keriuhan Danantara dan Sedikit tentang Sovereign Wealth Fund (SWF)"