Tentang Anggaran pada Awal Tahun Ajaran Sekolah

Setiap kali masuk tahun ajaran baru, baik itu sekadar naik angkatan maupun naik tingkat, pasti permasalahan anggaran tidak bisa dikesampingkan.

Mengutip yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer dalam novel "Anak Semua Bangsa", salah satu tokoh utama, Minke, berkata, "Di sini, kami, anak semua bangsa, belajar menjadi manusia merdeka."

Jika melihat dari pandangan tersebut, pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.

Jika dahulu, pendidikan di sekolah menjadi bagian dari perjuangan, maka di masa ini sekolah menjadi media pembentukan karakter manusia untuk membangun kemajuan negara, hanya saja di masa kini banyak tantangan pendidikan di sekolah terkendala biaya.

Meminjam data BPS, standar hidup layak di Indonesia pada tahun 2024 adalah Rp12,34 juta per tahun, atau sekitar Rp1,02 juta per bulan, dan itu termasuk pendidikan. Tetapi nyatanya masalah biaya pendidikan atau sekolah kerap disinggung mahal.

Biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta atau sekolah dengan fasilitas unggulan, seringkali jauh lebih tinggi dari standar BPS, dan setiap tahun selalu naik lantaran terbawa inflasi.

Memang sekolah negeri menggratiskan para peserta didik atau murid, tapi masih ada biaya lainnya.

Akhirnya, setiap tahun ajaran baru tiba, topik bayar sekolah selalu menjadi bahan perbincangan seru.

Selain proses daftar sekolah negeri yang banyak dikeluhkan ruwet, biaya sekolah juga menambah beban pengeluaran para orangtua. Sepertinya menyongsong tahun ajaran baru sama dengan mengeluarkan rupiah. Fight back to school, seakan kembali ke sekolah layaknya perjuangan.

Masuk Sekolah, Keluar Rupiah

Nyatanya perlu perjuangan keras mengupayakan anak mendapat pendidikan layak, sekolah negeri yang digadang-gadang terbuka bagi semua kalangan, nyatanya untuk mendaftar saja berebut, kuotanya sangat terbatas, alternatifnya jelas mendaftar ke sekolah swasta, di sinilah uang berbicara.

Wajar jika orangtua mengupayakan supaya anaknya mendapatkan akses pendidikan terbaik, bagi kalangan kategori berpenghasilan tinggi atau mampu, soal biaya mungkin tidak jadi kendala, namun lain cerita di kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Ironi, ketika pembangunan SDM diperlukan sebagai bekal aset bangsa, ternyata terjadi ketimpangan kualitas pendidikan anak-anak, dan jelas memperlebar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

Data Survei Litbang Kompas menunjukkan beban biaya masuk sekolah swasta tahun ajaran 2024/2025, rata-rata Sekolah Dasar (SD) di Jabodetabek membutuhkan biaya Rp5-15 juta, SMP Rp10-25 juta, SMA menyedot anggaran Rp20-40 juta, dengan biaya SPP bulanan mencapai Rp300 ribu -- 3 juta. Belum lagi biaya seragam, buku dan biaya entah apalagi yang akhirnya harus keluar banyak uang.

Jumlah yang besar bagi keluarga menengah, terlebih di tengah impitan tuntutan harga bahan pokok yang serba melejit.

Bukan perkara sepele, lantaran jika mengacu data OCBC NISP Financial Fitness Index 2023, dari 3 orangtua hanya 1 orang sudah mempersiapkan dana pendidikan, sementara 48% rumah tangga urban kelas menengah tiap awal masuk sekolah mengaku sulit mengelola biaya sekolah anak secara tunai dan 40% orangtua di kota besar mulai berpikir skema pembiayaan cicilan pendidikan atau berutang.

Solusi, Pinjol Masuk Sekolah?

Konon, di zaman modern, teknologi selalu menjadi solusi, demikian juga nampaknya di ranah pendidikan menyangkut kebutuhan dana, pinjol hadir menawarkan solusi.

Nyatanya ada beberapa pinjol yang berinisiatif menjajakan pendanaan melalui sekolah, nama seperti Danacita, Pintek atau malah yang terafiliasi dengan bank pelat merah, sudah mengendus pangsa pasar di tingkat sekolah.

Skemanya adalah Direct to School (Dts), mirip cara channelling di sektor lembaga jasa keuangan, pinjol bekerja sama dengan pihak sekolah memberikan fasilitas kepada orangtua murid.

Dana disediakan pinjol, kemudian seleksi kelayakan dilakukan pihak sekolah, selanjutnya jika disetujui dana digunakan untuk pembiayaan pendidikan, artinya sekolah menerima uang atas nama murid.

Proses pembayaran angsuran bisa disetor orangtua ke pihak sekolah atau ke pinjol, tergantung kesepakatan.

Memang bisa jadi solusi, namun cara ini perlu diperhatikan karena ada kesan komersialisasi pendidikan karena pinjaman semacam ini pasti dikenakan bunga lumayan tinggi, salah satu pinjol menawarkan hingga 1,7% per bulan, tinggal dikalikan saja dengan masa pinjaman untuk mengetahui total bunga. Untuk jangka waktu 6 bulan totalnya adalah 10,2%.

Skema DtS sudah tentu tidak akan merata bisa diterapkan di semua sekolah, pihak pinjol pasti akan sangat selektif, karena menghindari risiko kredit bermasalah. Risiko lainnya adalah pihak sekolah bisa ikut terkena risiko reputasi jika mitra pinjolnya terkena kasus.

Potensi masalah lain adalah jika orangtua yang menunggak, selain reputasi sekolah, siswa terkait bisa menjadi korban perundungan karena dianggap orangtuanya berutang, hal seperti ini hanya akan menimbulkan persoalan lain di kalangan sekolah.

Strategi Pembiayaan Lain

Ada baiknya mempelajari skema pendanaan publik, cara ini sudah lama diterapkan di negara lain, seperti di Amerika Serikat, sekolah aktif mencari sumber pendanaan alternatif, seperti dana hibah dari yayasan, donasi dari alumni, dan kerja sama dengan industri. Dana-dana ini seringkali digunakan untuk mendukung program-program khusus, penelitian, atau pengadaan fasilitas yang tidak sepenuhnya didanai oleh pemerintah.

Mengembangkan koperasi dan unit usaha sekolah juga dapat ditempuh, sekolah membuka usaha mandiri sebagai sumber dana sosial atau subsidi biaya pendidikan, laba disisihkan untuk kas beasiswa atau subsidi siswa tak mampu. Koperasi juga berperan sebagai sarana simpan pinjam, sehingga bisa memberikan fasilitas pinjaman kepada orangtua murid untuk keperluan biaya sekolah.

Skema cicilan internal sekolah, opsi angsuran biaya masuk hingga 6--12 bulan tanpa bunga, semuanya disepakati antara pihak sekolah dan orangtua, melalui pendekatan personal, orangtua bisa mengajukan permohonan angsuran sesuai kondisi keuangan.

Beasiswa, praktik ini sudah banyak diterapkan, sangat membantu siswa yang kesulitan memenuhi kebutuhan biaya sekolah. Menyediakan beasiswa parsial dan penuh dari donasi orangtua murid kategori mampu, alumni, dan dana CSR internal.

CSR pihak swasta dan ekonomi gotong royong, menjalin kerja sama dengan perusahaan sebagai mitra donatur untuk mendanai kebutuhan sekolah dan siswa secara periodik. Dan dengan skema gotong royong, orangtua yang mampu memberi kontribusi lebih besar, untuk subsidi siswa lain.

Dana abadi atau investasi, skema ini bersifat ke pengelolaan dana dengan cara berinvestasi, bisa diterapkan melalui instrumen seperti deposito, reksa dana atau aset produktif yang hasilnya menjadi sumber pendanaan.

Seluruh upaya-upaya harus dikelola dan diawasi dengan ketat, transparan serta profesional, karena menyangkut kepentingan dan reputasi pihak sekolah. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan tata kelola layaknya lembaga keuangan.

Tata Kelola dan Pengawasan

Kuncinya adalah menerapkan pola manajemen keuangan dengan baik dan benar, supaya dana yang ada dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, demi tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

Mulai perencanaan anggaran tahunan, menetapkan alokasi dana untuk setiap kegiatan dan program sekolah, pelaksanaan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, dokumentasi dan administrasi dengan baik, ada laporan keuangan berkala yang dilaporkan rutin dan jelas, juga tentunya pengawasan ketat.

Hal ini bukan cara baru, namun di Indonesia masih saja ada kasus penggelapan dana sekolah atau uang siswa untuk kepentingan oknum guru, entah dipinjam tidak dikembalikan atau digunakan keperluan pribadi lain. Sudah pasti kejadian itu akan mencemarkan nama baik sekolah dan dunia pendidikan, karena dianggap tidak mampu memberikan contoh nyata dalam berperilaku baik.

Sedangkan di negara maju sistem pengawasan keuangan yang ketat memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara efektif dan efisien sudah menjadi keharusan, auditor independen secara berkala memeriksa laporan keuangan sekolah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

Jika hal ini diterapkan, sangat kecil peluang terjadinya drama oknum guru menyalahgunakan dana siswa.

Menggunakan teknologi untuk mempermudah manajemen keuangan sekolah, tapi dibutuhkan dana besar untuk mewujudkannya.

Sistem informasi manajemen sekolah (SIM sekolah) terintegrasi dengan modul keuangan, memungkinkan pelacakan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran secara real-time.

***

Melalui karyanya, Pramoedya Ananta Toer memiliki kepedulian luas pada bidang pendidikan, secara umum menurutnya pendidikan harus menjadi alat untuk pembebasan, kesadaran sosial, dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Itu juga mesti mampu membentuk individu yang berpikir kritis, berjiwa merdeka, dan memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya.

Lewat UUD 45 sudah jelas dinyatakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Semenjak merdeka tahun 1945, pendidikan seakan masih menjadi mimpi yang ketinggian dan kemahalan, kendalanya sering kali masalah biaya.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Fight Back to School: Masuk Sekolah, Keluar Rupiah"