
Program pendidikan boleh saja diumumkan, tetapi bagaimana dengan anak-anak yang masih kesulitan mengakses sekolah? Fasilitas kesehatan bisa saja tercatat tersedia, tetapi bagaimana jika masyarakat masih harus berpikir berkali-kali sebelum memeriksakan diri karena persoalan biaya dan akses?
Aku tidak membutuhkan laporan yang sekadar terlihat berhasil. Aku ingin merasakan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari.
Ada satu hal lain yang membuatku semakin bertanya-tanya tentang arah demokrasi kita.
Ketika mahasiswa menyampaikan kritik, kampus semestinya menjadi ruang aman untuk bertukar pikiran dan menyampaikan pendapat. Namun, ketika muncul kabar tentang intimidasi terhadap mahasiswa di lingkungan akademiknya sendiri, kita patut bertanya: masihkah kritik mendapatkan tempat yang semestinya?
Begitu pula dengan media massa. Aku tumbuh dengan pemahaman bahwa pers memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan sekaligus penyampai suara masyarakat. Media seharusnya membantu publik mengetahui berbagai persoalan yang mungkin tidak terlihat dari ruang-ruang kekuasaan.
Namun, ketika pemberitaan lebih banyak dipenuhi tarik-menarik kepentingan politik, aku khawatir persoalan rakyat justru kehilangan ruang.
Tentu saja, pembahasan mengenai pergantian wakil presiden dan dinamika partai politik merupakan bagian dari demokrasi. Publik berhak mengetahuinya. Namun, demokrasi tidak boleh berhenti pada siapa yang menduduki jabatan, siapa yang memperoleh dukungan, dan siapa yang berhasil memenangkan pertarungan politik.
Demokrasi juga harus memberikan ruang bagi mereka yang tidak memiliki jabatan, kekuasaan, maupun akses untuk duduk di meja pengambilan keputusan.
Mereka adalah rakyat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan nyata.
Rakyat yang harus menghitung uang belanja. Rakyat yang mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Rakyat yang ingin bekerja dengan layak. Rakyat yang berharap ketika pemerintah mengumumkan sebuah program, manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka.
Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang pantas duduk di kursi wakil presiden, hingga lupa mempertanyakan apakah orang-orang yang sudah duduk di kursi kekuasaan telah menjalankan tanggung jawabnya.
Mungkin ada yang menganggap sikapku terlalu sederhana. Bahkan, mungkin ada pula yang menilai aku tidak peduli dengan politik.
Padahal, justru karena peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, aku ingin perhatian publik tidak hanya tersedot pada urusan elite.
Aku tidak sedang mengatakan bahwa persoalan jabatan, pendidikan, atau integritas pejabat publik tidak perlu dibicarakan. Semua itu penting. Namun, jangan sampai perdebatan tersebut membuat kita lupa bahwa jabatan hanyalah amanah, bukan tujuan akhir dari penyelenggaraan negara.
Siapa pun wakil presidennya, partai mana pun yang mengusungnya, dan apa pun latar belakang pendidikannya, rakyat tetap berhak menagih janji kesejahteraan.