Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com
Sebab, seseorang akan mempertimbangkan apakah dengan menggunakan transportasi umum lebih mudah, cepat, dan nyaman ketimbang menggunakan kendaraan pribadinya.
Tentu imbauan dan ajakan untuk beralih menggunakan transportasi umum tidak akan dihiraukan jika kualitas layanan transportasi umum yang diberikan masih jauh dari mudah, cepat, dan nyaman.
Apalagi sejauh ini hanya di kota besar yang terlihat serius memperbaiki kualitas layanan transportasi umum, seperti DKI Jakarta.
Banyak kota dan daerah lain di luar DKI Jakarta tampaknya tak ada upaya yang sama seriusnya untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem transportasi umum yang terintegrasi satu sama lain dan tentu mudah, cepat, serta nyaman.
Padahal slogan-slogan sustainable, go green, green economy, dan sebagainya begitu gencar didengungkan.
Apalagi pada momen KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu mengusung tema “serba hijau” dengan mengajak serta seluruh negara anggota G20 agar memberikan perhatian ekstra terhadap nasib alam dan bumi ini.
Sayangnya, alih-alih memberikan subsidi untuk pengembangan transportasi umum, pemerintah justru memberikan subsidi pembelian mobil listrik.
Memang kendaraan listrik memiliki kontribusi mendukung sustainable, namun ada beberapa hal yang dirasa pemberian subsidi ini dirasa kurang tepat.
Pertama, dengan dipermudahnya membeli mobil listrik, maka jumlah mobil listrik akan semakin banyak dan tentu jumlah kendaraan pribadi di jalan otomatis juga bertambah banyak.
Dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan pribadi ini maka akan otomatis menambah kemacetan di jalan.
Bayangkan jika subsidi itu diberikan untuk perbaikan transportasi umum, diikuti dengan kebijakan untuk “mempersulit” memberli kendaraan, dan atau kebijakan mengenai umur kendaraan yang boleh melintas di jalan maksumal berusia 5 tahun.
Tentu jumlah kendaraan pribadi di jalan akan berkurang. Di sisi lain, layanan transportasi umum semakin baik, jumlahnya semakin banyak, dan ujung-ujungnya akan membuat masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum alih-alih kendaraan pribadinya.
Kedua, bangkai dan sampah kendaraan akan semakin banyak dan menumpuk. Jika hal ini terjadi, tentu akan menjadi masalah besar yang akan semakin membuat sulit kerja pemerintah.
Maka alih-alih memberi subsidi untuk membeli mobil listrik, alangkah baiknya pemerintah mengalokasikan subsidi tersebut untuk perbaikan sarana dan prasarana transportasi umum.
Tidak hanya di ibu kota, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan terciptanya layanan transportasi umum yang saling terintegrasi satu sama lain, menjamin keamanan penggunanya, tarif terjangkau, serta memberikan fleksibilatas kepada penggunanya, tentu akan membuat orang tergoda dan tertarik beralih menggunakan transportasi umum.
Transportasi umum mestinya menjadi prioritas utama perbaikan apabila kita semua menginginkan yang terbaik untuk alam sekitar.
Kendaraan listrik seharusnya berada dalam skala prioritas di bawahnya. Kendaraan listrik hanyalah pelengkap ketika angkutan umum sudah benar-benar menjalankan peranannya secara maksimal.
Menilik kondisi alam yang semakin muram belakangan ini, perbaikan ke arah sana sangat mendesak untuk dilakukan. Gembar-gembor forum internasional tidak akan ada gunanya tanpa adanya tindakan nyata yang tepat sasaran.
Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Perbaikan Lingkungan Hidup, Subsidi Angkutan Umum Lebih Mendesak daripada Subsidi Mobil Listrik"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.