Melihat Implikasi Naiknya Gaji ASN bagi Masyarakat Non-ASN

Melalui Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ASN dan pensiunan akan mendapat kenaikan gaji di tahun 2024 nanti.

Bagi ASN, gaji mereka akan mengalami kenaikan sebesar 8%, sementara gaji pensiunan akan naik 12%. Tentu kabar kenaikan gaji ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi banyak ASN dan pensiunan dan kabar ini juga akan berimplikasi pada banyak hal.

Terkait kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini sebenarnya ada hal yang sedikit mengganjal. Di satu sisi, kabar kenaikan gaji untuk para ASN dan pensiunan ini dinilai layak mengingat beban kerja yang mereka miliki sangat tinggi.

Akan tetapi di sisi lain kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini juga terasa tak adil bagi para pekerja swasta yang ada di Indonesia.

Sebagai catatan, jumlah ASN aktif yang tercatat di BKN Pusat sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 4,25 juta. Jumlah tersebut tentu sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total masyarakat Indonesia, yakni 270-an juta jiwa.

Kenaikan gaji ASN ini menurut Jokowi diberikan untuk menciptakan birokrasi dan pelayanan masyarakat yang efisien, kompeten, profesional, dan semakin berintegritas.

Namun, agar tercipta keadilan maka pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menaikkan standar gaji buruh yang didominasi para pekerja swasta.

Rasa-rasanya sangat tidak elok apabila gaji para pengabdi negara begitu tinggi, sedangkan gaji para buruh dan karyawan swasta lebih rendah.

Memang benar bahwa birokrasi perlu diperkuat agar transformasi yang sedang berjalan bisa lebih cepat dan efisien. Akan tetapi kebijakan tersebut sebaiknya juga diikuti dengan kebijakan lain yang juga menyentuh bidang-bidang lain.

Akan percuma jadinya bila birokrasinya baik namun banyak rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya, kesejahteraan ASN dan pensiunan yang meningkat juga harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan seluruh warga negara.

Impikasi Kenaikan Gaji ASN dan Pensiunan

Dikeluarkannya kebijakan menaikkan gaji ASN dan pensiunan ini di sisi lain juga berimplikasi kepada naiknya konsumsi yang menyebabkan naiknya berbagai harga komoditas pangan.

Fenomena tersebut bukanlah hal baru, karena hal semacam itu telah jadi suatu konsensus bersama ketika ada kenaikan gaji ASN maka otomatis harga-harga barang di pasar juga tentu akan naik.

Maka dari itu, efek kenaikan gaji yang akan menyebabkan kenaikan harga-harga pangan juga tentu akan menyusahkan golongan masyarakat di luar ASN, seperti pegawai swasta dan para petani kecil yang hanya berharap pada gaji dan hasil pertanian yang tidak seberapa.

Sering kali pula kalkulasi matematis di atas kertas dari pemerintah tentang seberapa jauh implikasi dari kebijakan ini hasilnya akan sangat kontras dengan kenyataan.

Oleh karena itu pemerintah sudah semestinya menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi melonjaknya harga bahan-bahan pokok.

Pemerintah harus menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok di pasaran dengan cara turun langsung mengontrol para pedagang di pasar agar tak ada lagi pedagang nakal yang menaikkan harga bahan-bahan pokok semaunya.

Selain itu, ada baiknya pemerintah juga jangan selalu meninabobokan masyarakat dengan berbagai bantuan langsung tunai seperti yang selama ini terjadi.

Sebab, bantuan-bantuan langsung tunai semacam itu hanya bersifat insidental dan tidak ada kontinuitasnya di masa depan sebagaimana gaji para ASN.

Justru bantuan-bantuan semacam itu mempunyai dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan selalu diberikannya bantuan semacam itu, masyarakat akan merasa dimanjakan. Bantuan semacam itu juga berpotensi mengubah karakter masyarakat yang sebelumnya pekerja menjadi pemalas karena ia tahu akan mendapat bantuan langsung dari pemerintah.

Kenaikan Gaji ASN untuk Mendorong Daya Beli Masyarakat

Kenaikan gaji ASN dan pensiunan tentu akan memengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Barangkali memang hal inilah yang menjadi sasaran pemerintah untuk mengatasi daya beli masyarakat yang cenderung menurun beberapa waktu belakangan.

Terkait hal ini pemerintah juga mesti mengontrol dampak inflasi dengan saksama sebagai dampak ikutan yang akan timbul dari setiap kebijakan fiskal. Maka dari itu program pengendalian inflasi yang selama ini berjalan perlu tetap dipertahankan.

Di samping itu, kebijakan menaikkan gaji ASN dan pensiunan juga perlu memperhatikan kondisi keuangan negara. Jangan sampai kebijakan kenaikan gaji ini malah menambah beban fiskal dan berpotensi memberikan tekanan pada APBN kita.

Demikian pula jangan sampai kebijakan menaikkan gaji ASN malah menggurangi anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian dan kesehatan.

Sektor pelayanan publik harus ditingkatkan, sektor pertanian harus terus digenjot, dan sektor kesehatan juga terus dibenahi sebab semua sektor itu berhubungan erat dengan hajat hidup 270 juta penduduk Indonesia.

Jangan sampai pemerintah jadi lebih mengutamakan satu hal dan menganaktirikan yang lain. Hal itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dan timbul jurang pemisah antara masyarakat kelas bawah dengan masyarakat kelas menengah ke atas semakin lebar.

Oleh karena itu, hal tersebut jangan sampai terjadi. Cita-cita Indonesia maju di 2045 harus benar-benar terwujud. Hal itu hanya akana terwujud bila semua masyarakat bisa merasakan kesejahteraan, bukan hanya para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan yang jumlahnya hanya sekitar 1% dari total jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia.

Terlepas dari berbagai hal tadi, mari kita menantikan bentuk profesionalitas kerja dari para abdi negara ini yang seharusnya ikut meningkat seiring dengan kenaikan gaji mereka di 2024 nanti.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Kenaikan Gaji ASN dan Pensiunan adalah Wajar, tapi Berimplikasi pada Banyak Hal"