Polemik PPDB dan Daya Tampung Sekolah

Harapan orangtua kepada pendidikan anak pasti ingin yang terbaik. Idealnya, pendidikan yang baik ditopang oleh ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai.

Adapun itu pada Sekolah Negeri yang mana biaya sekolah yang murah bahkan gratis dan kualitas sekolah yang mencetak lulusan kompeten.

Apalagi dalam pandangan orangtua sekolah-sekolah negeri yang menjadi pilihan mereka karena merupakan sekolah dengan kualitas terbaik.

Sekolah-sekolah negeri ini telah menjadi semacam sekolah favorit atau unggulan bagi kebanyakan siswa, sehingga tidak heran, hampir setiap tahun pendaftarnya membludak.

Isu-isu yang Diperbincangkan Media Massa Terkait PPDB

Menurut Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), isu-isu yang diperbincangkan di media massa terkait PPDB berfokus pada empat tema utama: (1) paradigma terkait PPDB, (2) metode pelaksanaan PPDB, (3) malpraktik, (4) kapasitas pendidik. (Sumber: PSPK, 2023). Berikut ini adalah penjelasannya.

Pertama, paradigma PPDB. Tema ini berkenaan dengan keluhan penyelenggara sekolah swasta yang selama ini berperan dalam memberikan layanan pendidikan, tetapi menurun peminatnya.

Persepsi umum mengenai disparitas antarsekolah negeri, yang mana ada sekolah unggulan maupun sekolah pinggiran.

Oleh karena itu, polemik terkait jalur zonasi ini membatasi peluang untuk masuk ke sekolah yang dianggap unggulan.

Kedua, metode pelaksanaan PPDB. Tema ini berkenaan dengan metode pengaturan PPDB oleh Pemerintah Daerah, terutama mengenai jalur Zonasi, sehingga berakibat pada keluhan-keluhan anak dan orangtua.

Permasalahan kurangnya sebaran sekolah negeri dalam satu Kecamatan tidak ada SMP Negeri sehingga kebijakan Zonasi dianggap tidak relevan.

Ketiga, kecurangan PPDB. Perhatian pada masa-masa penerimaan siswa baru adalah berpotensi adanya kecurangan-kecurangan pada praktiknya.

Keempat, soal kapasitas pendidik. Tema ini berkenaan dengan kemampuan pendidik yang belum optimal dalam memberikan layanan yang berkeadilan kepada kelompok anak yang heterogen.

Bagaimana Peran Pemerintah dalam Memitigasi PPDB?

Sekolah Negeri merupakan komitmen serius Pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Namun, kondisi saat ini, terbilang masih jauh dari ideal, karena rata-rata sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh siswa jenjang SMP dan SMA.

Berdasarkan data Depodik dan EMIS, seperti dikutip dari PSPK, sekitar 46 persen Kabupaten/Kota di Indonesia tidak dapat menampung seluruh lulusan SD/sederajat di SMPN ataupun MTsN.

Melihat dari data tersebut, ada sebesar 67 persen untuk jenjang SMA/MA.

Upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terkait problem ini adalah menggratiskan sekolah-sekolah swasta dan membangun unit sekolah baru.

Akan tetapi, ada yang perlu diperhatikan yakni pembangunannya mesti merata dan difokuskan pada daerah-daerah terpencil atau tertinggal di Indonesia.

Jika jumlah bangku tersedia cukup untuk seluruh usia sekolah, baik di perkotaan dan daerah-daerah terpencil, dan seluruh pembiayaan operasional sekolah ditanggung oleh Pemerintah, maka polemik PPDB otomatis bakal berhenti dengan sendirinya.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Polemik PPDB, Opsi Kebijakan Peningkatan Daya Tampung Sekolah"