
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com
Di tengah ketidakpastian pasokan energi global, apakah kebijakan bekerja dari rumah cukup untuk menekan konsumsi BBM, atau justru kita perlu langkah yang lebih menyeluruh?
Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah membawa dampak yang tidak kecil terhadap pasokan minyak dunia.
Bagi negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, situasi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas pasokan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap pasti.
Dalam kondisi tertentu, jika impor terganggu, cadangan minyak nasional diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 20 hingga 25 hari. Artinya, ruang untuk bergerak tidak terlalu panjang. Dalam konteks seperti inilah pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah antisipatif.
Salah satu upaya yang tengah dikaji adalah penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam lima hari kerja.
Wacana ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus merespons potensi kenaikan harga energi.
Rencananya, kebijakan ini mulai dipertimbangkan untuk diterapkan setelah Idul Fitri 2026. Pemerintah melihat adanya potensi penghematan konsumsi BBM hingga sekitar seperlima dari penggunaan harian, jika mobilitas pekerja dapat dikurangi secara terukur.
Mobilitas Tinggi, Ketergantungan yang Nyata
Sebagai pusat aktivitas ekonomi, Jakarta memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Lalu lintas yang padat hampir menjadi bagian dari keseharian, terutama pada hari kerja.
Pada satu sisi, mobilitas ini mencerminkan dinamika ekonomi yang tumbuh. Namun di sisi lain, ia juga menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap BBM.
Sejauh ini, pasokan BBM di Jakarta masih berada dalam kondisi relatif aman. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa stok BBM terkendali dan distribusinya berjalan baik. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari kepanikan di masyarakat.
Meski demikian, bayang-bayang ketidakpastian global tetap ada. Jika konflik berkepanjangan, gangguan pasokan bukanlah hal yang mustahil.
Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi menjadi penting, bukan hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Seberapa Efektif WFH Satu Hari?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan kebijakan WFH, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebijakan ini memiliki batasan yang cukup jelas.
Tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh. Layanan publik seperti transportasi, kesehatan, perbankan, hingga sektor manufaktur tetap membutuhkan kehadiran fisik.
Artinya, hanya sebagian kelompok pekerja yang benar-benar bisa berkontribusi pada pengurangan mobilitas melalui WFH.
Selain itu, sejumlah pengamat menilai bahwa dampak kebijakan ini terhadap penghematan BBM mungkin tidak sebesar yang diharapkan.
Konsumsi BBM tidak hanya berasal dari perjalanan pekerja kantoran, tetapi juga dari sektor logistik, distribusi barang, serta mobilitas non-kerja yang justru cukup dominan.
Dengan kata lain, WFH satu hari bisa menjadi langkah awal, tetapi belum cukup jika berdiri sendiri.
Mengarah pada Solusi yang Lebih Menyeluruh
Untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan, pendekatan yang lebih komprehensif perlu dipertimbangkan.
Pertama, penataan distribusi logistik melalui pengaturan waktu operasional. Distribusi barang yang dilakukan pada jam non-sibuk dapat mengurangi kemacetan, sekaligus menekan konsumsi BBM akibat kendaraan yang terlalu lama berhenti di jalan.
Kedua, pengembangan pusat distribusi terpadu di wilayah pinggiran kota. Dengan konsolidasi distribusi, jumlah kendaraan yang masuk ke pusat kota dapat dikurangi, sehingga efisiensi energi bisa ditingkatkan.
Ketiga, penguatan transportasi publik. Integrasi layanan seperti TransJakarta, MRT, dan LRT perlu terus diperluas agar masyarakat memiliki alternatif yang nyaman dan terjangkau selain kendaraan pribadi.
Keempat, penerapan kebijakan pembatasan kendaraan secara bertahap, seperti perluasan sistem ganjil-genap atau pengembangan kawasan bebas kendaraan di waktu tertentu.
Langkah ini dapat membantu mengurangi konsumsi BBM tanpa harus membatasi aktivitas masyarakat secara drastis.
Menata Ulang Cara Kita Bergerak
Pada akhirnya, wacana WFH satu hari bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menata ulang cara kita bergerak dan menggunakan energi.
Krisis energi, atau bahkan potensi krisis, sering kali menjadi momentum untuk melakukan refleksi. Bahwa efisiensi bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal kebiasaan. Bahwa penghematan bukan sekadar respons sesaat, melainkan proses panjang menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
Jika dikelola dengan baik, situasi ini bisa menjadi titik awal bagi kota seperti Jakarta untuk membangun sistem mobilitas yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan lebih tahan terhadap tekanan global.
Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Jakarta di Tengah Krisis Energi, Saatnya Hemat BBM"
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang