Apa Sebabnya Masyarakat Enggan Menerima Petugas Sensus?

Mengapa sebagian masyarakat memilih menutup pintu ketika petugas sensus datang? Apakah semata-mata karena tidak ingin didata, atau ada persoalan kepercayaan yang lebih dalam terhadap kebijakan publik?

Sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Melalui kegiatan ini, petugas mendatangi rumah-rumah dan pelaku usaha untuk menghimpun data mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Bagi pemerintah, data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi.

Namun, di lapangan, proses pendataan tidak selalu berjalan mulus. Di berbagai daerah muncul beragam respons, mulai dari masyarakat yang menerima dengan terbuka hingga mereka yang memilih menolak atau enggan memberikan informasi.

Fenomena ini menarik untuk dicermati. Sebab, penolakan terhadap sensus tidak selalu berarti masyarakat menolak pendataan. Bisa jadi, ada persoalan komunikasi dan kepercayaan yang perlu dipahami lebih dalam.

Ketika Pendataan Menyentuh Wilayah yang Bersifat Pribadi

Sebagian pertanyaan dalam sensus menyangkut kondisi ekonomi rumah tangga maupun usaha yang dijalankan. Bagi sebagian orang, informasi seperti pekerjaan, aset usaha, atau pengeluaran rumah tangga merupakan bagian dari ranah privat.

Karena itu, ketika seorang petugas datang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, reaksi awal yang muncul bisa berupa kehati-hatian. Terlebih jika masyarakat belum memahami secara utuh tujuan pendataan yang sedang dilakukan.

Dalam situasi seperti ini, kemampuan komunikasi petugas menjadi sangat penting. Penjelasan mengenai manfaat sensus, perlindungan data pribadi, serta alasan mengapa informasi tersebut diperlukan akan sangat membantu membangun rasa percaya.

Sebaliknya, apabila penjelasan yang diterima masyarakat hanya bersifat formal, misalnya sekadar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan program pemerintah, sebagian warga mungkin masih merasa belum memperoleh jawaban yang memadai atas kekhawatiran mereka.

Kekhawatiran yang Berkaitan dengan Pajak

Di media sosial sempat beredar berbagai unggahan yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan kemungkinan munculnya kebijakan perpajakan baru. Unggahan seperti ini ikut memengaruhi persepsi sebagian masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah melalui BPS telah menjelaskan bahwa data sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan dan dilindungi oleh undang-undang sehingga kerahasiaan data individu tetap dijaga.

Meski demikian, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat membedakan fungsi masing-masing lembaga pemerintah. Bagi sebagian warga, seluruh proses pendataan yang dilakukan pemerintah sering dipandang sebagai satu kesatuan.

Dalam konteks tersebut, muncul kekhawatiran bahwa informasi mengenai kondisi ekonomi mereka suatu saat dapat berdampak pada kebijakan yang berkaitan dengan pajak atau regulasi lainnya.

Terlepas benar atau tidaknya anggapan tersebut, persepsi semacam ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik masih menjadi tantangan tersendiri.

Masyarakat Ingin Didengar, Bukan Hanya Didata

Dari sudut pandang masyarakat, pendataan sering kali terasa berlangsung satu arah. Negara membutuhkan informasi mengenai kondisi ekonomi warga, sementara masyarakat berharap persoalan yang mereka hadapi juga memperoleh perhatian.

Banyak pelaku usaha kecil, misalnya, masih bergulat dengan biaya operasional yang meningkat, daya beli yang belum pulih sepenuhnya, atau tantangan memperoleh akses permodalan.

Dalam situasi seperti itu, sebagian orang berharap proses pendataan juga menjadi ruang untuk memahami berbagai kesulitan yang mereka alami.

Memang, tujuan utama sensus adalah menghasilkan data statistik, bukan mengumpulkan aspirasi masyarakat.

Namun, apabila masyarakat belum melihat hubungan yang jelas antara data yang mereka berikan dengan manfaat yang nantinya dirasakan, muncul pertanyaan yang cukup wajar: untuk apa data tersebut dikumpulkan?

Pertanyaan inilah yang menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik mengenai bagaimana hasil sensus akan dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.

Tantangan Membangun Kepercayaan Publik

Pada akhirnya, penerimaan masyarakat terhadap sensus tidak hanya ditentukan oleh kualitas instrumen pendataan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang melaksanakannya.

Kepercayaan merupakan sesuatu yang dibangun melalui pengalaman. Ketika masyarakat merasa bahwa berbagai data yang telah dikumpulkan sebelumnya benar-benar digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat dan tepat sasaran, maka proses pendataan berikutnya cenderung akan lebih mudah diterima.

Sebaliknya, apabila masyarakat belum merasakan manfaat tersebut atau masih memiliki pengalaman yang kurang baik terhadap implementasi berbagai kebijakan publik, sikap skeptis akan lebih mudah muncul.

Dalam konteks inilah, pelaksanaan sensus tidak sekadar menjadi kegiatan statistik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat melalui komunikasi yang transparan, terbuka, dan saling membangun kepercayaan.

Menjadikan Sensus sebagai Dialog

Sensus ekonomi pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk memahami kondisi perekonomian nasional. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Namun, kualitas data juga sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi. Karena itu, selain memastikan keamanan data, diperlukan pula upaya yang lebih intensif dalam menjelaskan manfaat nyata dari hasil sensus kepada publik.

Ketika masyarakat memahami tujuan pendataan, merasa data pribadinya terlindungi, serta melihat bahwa informasi yang diberikan benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik, proses sensus tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mengancam.

Barangkali di situlah tantangan terbesarnya. Bukan semata mengumpulkan data sebanyak mungkin, melainkan membangun keyakinan bahwa setiap informasi yang diberikan masyarakat akan kembali dalam bentuk kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bersama.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Kenapa Banyak Masyarakat yang Alergi Didatangi Petugas Sensus?"