Menjunjung Tinggi Kejujuran dalam Menghimpun Data Stunting

Jika membicarakan sebuah data, sebagai seorang dokter saya termasuk orang yang memiliki tingkat skeptisisme cukup tinggi. Apalagi di era sekarang ini pemerintah sedang gencar menyampaikan bahwa data adalah bagian yang begitu vital dan krusial dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Dengan banyaknya data yang disajikan pemerintah terkait berbagai hal, saya tidak mau serta-merta percaya yang selama ini sudah dihimpun dari berbagai daerah.

Hal ini bukan berarti saya sebagai dokter tidak menghargai segala usaha yang telah dilakukan para enumerator hingga penyaji data di berbagai level pemerintahan. Bukan pula begitu saja melakukan generalisasi bahwa seluruh data di Indonesia adalah data-data yang kiranya tidak dapat dipercaya dan patut dipertanyakan transparansinya.

Agar lebih jelas, coba kita lihat data pravelansi stunting di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Di Indonesia, stunting merupakan isu prioritas nasional yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Maka tak heran bila dukungan pendanaan untuk upaya penurunan stunting ini telah diberikan dalam jumlah yang begitu besar melalui berbagai kanal penyaluran yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Penyaluran dana untuk upaya penurunan stunting itu juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung agar pelaksanaan program penurunan stunting dapat berjalan secara terintegrasi dan kolaboratif.

Artinya dengan dana yang besar juga isu yang diprioritaskan akan memacu setiap daerah berlomba-lomba untuk bisa menurunkan angka stunting sebanyak yang mereka bisa.

Meski begitu akan ada dua kemungkinan yang terjadi terkait upaya penurunan stunting di tiap daerah ini. Pertama, setiap pemerintah daerah benar-benar mengoptimalkan serapan dana dengan baik, membentuk sistem serta kebijakan yang baik sehingga dampaknya dapat terukur, menciptakan program inovatif sekaligus kreatif untuk menurunkan angka stunting, melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dan terarah, juga pada akhirnya mampu mempertanggungjawabkannya.

Dengan begitu mereka kemudian bisa menunjukkan hasilnya dalam bentuk data-data yang kredibel lalu dari data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah pusat sebagai landasan kebijakan selanjutnya sebagaimana tujuan utama yang hendak diraih, yakni pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, di sisi lain akan ada kemungkinan kecurangan dengan memanipulasi data dan lain sebagainya dengan tujuan agar daerahnya masing-masing dapat terlihat lebih berprestasi dibanding daerah lainnya.

Kemungkinan-kemungkinan adanya kecurangan ini lah yang membuat kita sebaiknya tidak langsung percaya bila menemukan data-data yang disajikan, termasuk juga soal penanganan stunting di Indonesia.

Akan tetapi, bagaimanapun hasilnya tentu perlu dipertanggungjawabkan apa adanya oleh setiap pemerintah pelaksana, baik daerah maupun pusat. Sebab itulah konsep yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan, kejujuran dalam mempertanggungjawabkan data.

Hal kunci agar segala proses ini berjalan dengan lancar adalah transparansi data jumlah anak stunting di tiap daerah. Transparansi data ini penting agar program percepatan penurunan stunting seperti apa yang dicita-citakan bersama dapat segera terwujud.

Harapannya tentu semoga tidak ada pihak mana pun, termasuk pemerintah daerah maupun pusat, yang tidak jujur atau tidak transparan dalam menyampaikan data stunting agar pembangunan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Seluruh pihak yang terlibat harus menaruh perhatian yang serius pada isu stunting dan mewujudkan kesungguhannya dengan memahami urgensi di balik mengapa stunting merupakan isu prioritas nasional. Berbagai cara bisa ditempuh, seperti salah satunya berkolaborasi multidisiplin perlu dilakukan, mengingat stunting adalah masalah multifaktorial, demi mendorong Indonesia maju.

Sebagai penutup, sekali lagi, hadirnya tulisan ini bukan berarti bahwa saya tidak menghargai segala usaha yang telah dilakukan oleh para enumerator hingga penyaji data di berbagai level pemerintahan, terutama terkait isu stunting.

Selain itu bukan pula berarti melakukan generalisasi bahwa seluruh data di Indonesia adalah data-data yang tidak bisa dipercaya.

Sejatinya, apa yang diharapkan adalah segala kemuliaan yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk transparansi data tidak dan jangan sampai ternodai oleh politik-politik yang manipulatif demi keuntungan individu maupun kelompok tertentu yang berdampak pada kualitas strategi-strategi pembangunan selanjutnya.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Mempertanggungjawabkan Data Stunting dengan Jujur"