Swasembada Pangan dalam Pemerintahan Prabowo

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah berjalan hampir empat bulan dengan menjunjung delapan misi atau biasa disebut Asta Cita. Delapan misi tersebut diterjemahkan dalam 17 program prioritas.

Dari kedelapan misi tersebut, misi kedua sangat menarik yaitu: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Swasembada pangan merupakan hal yang mudah diucapkan, namun agak sulit dilaksanakan. Dalam sejarah kehidupan Negara Indonesia, swasembada pangan (beras) pernah dicapai pada Tahun 1984. Pada saat itu Negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil memproduksi cukup pangan untuk rakyat.

Namun, swasembada pangan yang membanggakan tersebut tidak dapat bertahan lama, melainkan hanya beberapa tahun saja diakibatkan masalah cuaca, lahan, dan infrastruktur.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mencapai kembali swasembada pangan paling lambat 4 - 5 tahun ke depan. Indonesia harus segera melepaskan diri dari ketergantungan impor dan mampu memproduksi pangan secara mandiri.

Kontribusi Kehutanan

Dalam mencapai swasembada pangan, terdapat dua rancangan proyek strategis yang dapat dilakukan oleh sektor kehutanan.

Pertama adalah agroforestri untuk ketahanan pangan, yang kedua ketahanan pangan lokal berbasis Perhutanan Sosial.

Pola agroforestri dalam pengelolaan hutan telah dilakukan sejak lama. Dulu disebut tumpangsari.

Konsepnya adalah menanam tanaman kehutanan/tanaman kayu-kayuan yang dikombinasikan dengan tanaman semusim atau tanaman pangan.

Sehingga di area hutan dengan pepohonan kayu, masyarakat juga dapat memanen tanaman pangan seperti jagung, ubi, umbi-umbian, dan empon-empon.

Perhutanan Sosial adalah konsep pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat diberikan legalisasi untuk mengelola lahan hutan, dan mengembangkan berbagai jenis pangan lokal. 

Konsep pangan lokal ini menggarisbawahi bahwa swasembada pangan kali ini tidak akan terfokus pada beras, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan keragaman tinggi termasuk keragaman makanan pokoknya. 

Pengembangan pangan lokal akan mendukung diversifikasi pangan sehingga tujuan swasembada pangan akan lebih masuk akal dapat tercapai hanya dalam hitungan 4 atau 5 tahun.

Upaya yang Telah dilakukan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sektor Kehutanan  

Sebenarnya bukan kali ini saja sektor kehutanan berkontribusi dalam swasembada pangan. Pada bulan September 1995, Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Urusan Pangan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bersama tentang Pengembangan Hutan Cadangan Pangan.

Berbagai proyek strategis dilaksanakan demi mendukung Pengembangan Hutan Cadangan Pangan antara lain: pengembangan tanaman bawah tegakan, pembuatan areal model hutan cadangan pangan, pengkayaan jenis tanaman pangan, dan intensifikasi tumpangsari.

Salah satu hasil penelitian lembaga litbang kehutanan saat itu, yaitu BTPDAS Ujung Pandang (2000), mengungkapkan bahwa kontribusi hutan cadangan pangan terhadap pendapatan petani di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu sebesar Rp571.928 atau 7% dari seluruh pendapatan petani.