Generasi Terakhir yang Melihat Hutan Kalimantan, Mau?

Dalam situasi tertentu, kerusakan yang terbentuk selama waktu panjang dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Membayangkan hamparan hutan yang luas berubah menjadi lahan terbakar tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita menilai dan menjaga kekayaan alam yang tidak mudah digantikan.

Namun, ada hal lain yang membuat persoalan kebakaran hutan semakin mengundang perhatian: perubahan fungsi lahan setelah kebakaran terjadi.

Di sejumlah wilayah, lahan bekas kebakaran atau pembukaan hutan dapat dijumpai berdekatan dengan kawasan perkebunan kelapa sawit. Pemandangan semacam ini memunculkan pertanyaan tentang proses yang terjadi sebelum lahan tersebut menjadi perkebunan. Apakah perubahan itu berlangsung sesuai ketentuan, bagaimana pembukaan lahannya dilakukan, dan apakah ada kaitan antara kebakaran dengan aktivitas manusia?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan dan bukti yang memadai. Tidak tepat jika setiap lahan bekas kebakaran langsung dikaitkan dengan kepentingan perkebunan tanpa penyelidikan. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan pembakaran yang disengaja untuk mempermudah pembukaan lahan atau menekan biaya land clearing.

Karena itu, pengawasan terhadap pembukaan lahan dan penegakan hukum menjadi sangat penting. Jika ditemukan pihak yang sengaja membakar hutan atau lahan untuk kepentingan tertentu, tindakan tersebut harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kebakaran terjadi karena faktor lain, penyebabnya juga perlu diungkap secara transparan agar penanganannya tepat sasaran.

Persoalan ini akan semakin rumit jika pola kerusakan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun. Kebakaran yang diikuti perubahan fungsi lahan dapat menimbulkan kecurigaan publik, terutama ketika penanganan terhadap pihak yang bertanggung jawab dinilai belum memberikan efek jera.

Kita membutuhkan pengawasan yang konsisten, penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penegakan hukum yang berlaku bagi siapa pun. Perlindungan lingkungan tidak boleh berhenti pada aturan tertulis, tetapi harus terlihat melalui tindakan nyata di lapangan.

Kebakaran juga menjadi ancaman serius ketika mulai menjangkau kawasan yang semestinya mendapat perlindungan khusus. Hutan lindung, misalnya, memiliki fungsi ekologis yang penting. Begitu pula hutan adat yang bukan hanya menyimpan keanekaragaman hayati, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan dan identitas masyarakat setempat.

Bagi masyarakat adat, hutan dapat menjadi bagian dari ruang hidup yang diwariskan lintas generasi. Di dalamnya terdapat pengetahuan lokal, tradisi, tempat-tempat yang dianggap sakral, serta hubungan spiritual dengan leluhur. Karena itu, kerusakan hutan adat tidak cukup dipahami sebagai kehilangan vegetasi atau berkurangnya luas kawasan hijau.

Beberapa waktu lalu, media sosial, termasuk platform Threads, ramai membicarakan foto yang memperlihatkan pemakaman adat masyarakat Dayak di tengah kawasan hutan yang dilaporkan mengalami kebakaran. Pemandangan tersebut mengundang keprihatinan karena memperlihatkan bagaimana kebakaran dapat mengancam tempat yang memiliki arti penting bagi masyarakat setempat.

Pemakaman bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang telah meninggal. Bagi keluarga dan komunitas, tempat itu juga menyimpan ingatan, sejarah, serta penghormatan terhadap leluhur. Ketika kawasan di sekitarnya rusak akibat kebakaran, yang terdampak bukan hanya lingkungan fisik, melainkan juga ruang yang memiliki nilai budaya dan spiritual.

Peristiwa semacam ini mengingatkan kita bahwa dampak kebakaran hutan tidak dapat diukur hanya dari jumlah hektare yang terbakar atau nilai kerugian ekonomi. Ada pula kehilangan yang tidak mudah dihitung, seperti rusaknya tempat-tempat bersejarah, terganggunya tradisi, dan terancamnya hubungan masyarakat dengan lingkungan yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun.

Pada akhirnya, kerusakan hutan dapat menjadi persoalan kemanusiaan ketika kepentingan ekonomi mengabaikan hak masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup dan warisan budayanya. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab pun tidak bisa dilepaskan dari upaya memastikan agar kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan mendapat perlindungan yang semestinya.

Dampak kebakaran tidak berhenti di kawasan pedalaman. Ketika api mendekati permukiman dan fasilitas umum, masyarakat yang tinggal di sekitarnya ikut menghadapi ancaman langsung. Asap dapat mengganggu aktivitas harian, menurunkan kualitas udara, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok yang rentan.

Fasilitas pendidikan juga dapat terdampak. Kampus dan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi proses belajar bisa menghadapi persoalan ketika kualitas udara memburuk. Mahasiswa, dosen, guru, dan tenaga kependidikan harus mempertimbangkan risiko paparan asap ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bayangkan mahasiswa yang harus mengenakan masker dengan tingkat filtrasi tinggi, seperti N95, ketika berangkat ke kampus karena kondisi udara yang tidak sehat. Di ruang kelas, mereka mempelajari hukum lingkungan, tata negara, dan berbagai konsep tentang perlindungan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa lingkungan di sekitar mereka belum tentu terlindungi sebagaimana mestinya.

Situasi ini menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Pendidikan mengajarkan pentingnya hukum dan tanggung jawab terhadap lingkungan, sementara kebakaran yang mengancam hutan dan masyarakat menunjukkan bahwa penerapan aturan masih menghadapi berbagai tantangan.

Tentu saja, penanganan kebakaran hutan bukan perkara sederhana. Ada kebutuhan untuk melakukan pencegahan, pemadaman, pemulihan ekosistem, perlindungan kesehatan, serta penyelidikan terhadap penyebab kebakaran. Namun, kompleksitas persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tindakan atau mengaburkan tanggung jawab pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

Pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mencegah kerusakan yang lebih luas. Yang dibutuhkan bukan hanya respons ketika kebakaran telah terjadi, melainkan juga kebijakan pencegahan yang konsisten, pengawasan yang efektif, dan pemulihan yang memperhatikan kebutuhan ekosistem serta masyarakat terdampak.