Pakaian Bekas, antara Ilegal dan Mengganggu Industri Garmen Lokal

Masalah impor pakaian dan sepatu bekas kembali mencuat di bulan Maret 2023. Apa yang dipersoalkan para pelaku industri tekstil dan pejabat pemerintah adalah hal seperti impor ilegal, sampah berpenyakit, dan mematikan industri lokal.

Pemerintah kemudian melarang impor pakaian bekas berdasarkan ketiga hal tadi. Padahal, ada pertanyaan penting yang perlu dijawab, apakah memang tiga alasan tersebut valid?

Impor Ilegal

Pada tahun 2021, Kompas pernah mengungkapkan bahwa Indonesia pernah menerima sebanyak 27,420 ton baju bekas impor dengan nilai total 31,95 juta dollar AS. Data ini diperoleh dari catatan negara pengekspor baju bekas tersebut yang diimpun dari situs Trade Map.

Namun, catatan berbeda ditujunjukkan oleh BPS yang mengungkapkan bahwa di tahun yang sama Indonesia hanya menerima 8 ton baju impor bekas dengan nilai total sebesar 44.000 dollar AS.

Dari perbedaan data tersebut terlihat bahwa 99,9% volume pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia tidak terdata atau bisa dikatakan tidak melalui prosedur impor yang legal.

Sayangnya memang data yang dipaparkan Kompas tidak menyebut negara mana saja yang bertindak sebagai pengekspor baju bekas tersebut, jadi tidak bisa ditelusuri lebih jauh.

Meski terdapat indikasi baju bekas yang masuk ke Indonesia tidak melalui prosedur legal, namun Direktorat Jenderal Bea Cukai mengaku telah melakukan 234 penindakan terhadap total 6.177 bal pakaian bekas impor ilegal selama tahun 2022.

Hal yang perlu disadari adalah bahwa impor ilegal melanggar peraturan. Tak hanya merugikan negara, tetapi juga pebisnis legal.

Jika mengacu pada permasalahan impor ilegal tentu pemerintah tidak perlu mengeluarkan instruksi pelarangan impor pakaian bekas. Sebab memang aktivitas tersebut sudah jelas ilegal terlepas apapun jenis barangnya.

Apa yang bisa dijadikan solusi atas permasalahan impor ilegal ini adalah dengan meningkatkan pengawasan barang yang masuk ke Indonesia.