Penyebab Masih Adanya Puskesmas Tanpa Dokter di Indonesia

Pertanyaan mengenai mengapa masih ada Puskesmas tanpa dokter di Indonesia, mengapa masih ada Puskesmas yang tak memiliki jumlah minimal (sembilan) tenaga kesehatan, mengapa para dokter cenderung menumpuk di kota ketimbang di desa, sering terdengar dan dilontarkan tak hanya oleh masyarakat melainkan juga oleh kami para tenaga kesehatan.

Jawaban yang paling sering didengar dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah bahwa para tenaga kesehatan cenderung lebih tertarik dan memilih bekerja di kota yang tingkat ekonominya lebih baik daripada di desa.

Mereka beranggapan bahwa memilih bekerja di kota lebih memberikan banyak keuntungan, mulai dari keuntungan ekonomi, sosial, budaya, dan profesionalisme.

Oleh karenanya tak mengherankan bila kita melihat laman situs SISDMK Kementerian Kesehatan RI dan mendapati bahwa masih ada dan cukup banyak Puskesmas tanpa dokter.

Daerah-daerah dengan Puskesmas tanpa dokter di laman situs ini digambarkan dengan peta kabupatennya yang diarsir warna kuning dan merah.

Jumlah Puskesmas tanpa dokter ini kurang lebih mencapai lebih dari 500 dan kebanyakan Puskesmas tersebut terdapat di wilayah Papua.

Permasalahan pemerataan jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia memang bukan masalah baru, Sejak dulu bahkan di pengujung tahun 2022 ini pun masalah ini masih ada dan belum juga dapat mencapai target yang diharapkan.

Hal ini masih jauh dari target PPSDMK Kementerian Kesehatan RI yang dicanangkan pada Februari 2020 lalu, yaitu persentase Puskesmas tanpa dokter di Indonesia harus mencapai 0%.

Jika melihat data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan RI, tercatat sebanyak 6,9% Puskesmas masih tanpa dokter dan dari jumlah itu Puskesmas tanpa dokter terbanyak terdapat di wilayah timur Indonesia.

Rinciannya adalah sebagai berikut.

• Papua sebanyak 48,18%
• Papua Barat 42,1%
• Maluku 23,5%
• Nusa Tenggara Timur 23,2%
• Sulawesi Tenggara 18,2%
• Maluku Utara 16,4%
• Gorontalo 12,9%
• Kalimantan Tengah 10,8%
• Sumatera Selatan 9.3%
• Sulawesi Tengah 7,7%

Akibat dari masih banyaknya Puskesmas tanpa dokter di berbagai wilayah Indonesia ini cukup nyata, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), hingga angka stunting yang cukup tinggi tercatat di daerah-daerah dengan Puskesmas tanpa dokter (Data PPSDMK tahun 2019).

Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Akan sangat mungkin bisa dikatakan bahwa tak adanya tenaga kesehatan berupa dokter dengan kompetensi untuk melakukan diagnosis dan tatalaksana, turut menyumbang tingginya angka-angka tersebut.

Demi mengatasi hal ini sebenarnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya agar masalah tidak meratanya jumlah dokter di banyak Puskesmas di Indonesia dapat teratasi.

Upaya itu di antaranya adalah dengan membuat program Nusantara Sehat (NS) serta program Dokter Internship.

NS merupakan program pemerintah untuk mengatur dan menempatkan para tenaga kesehatan termasuk di dalamnya dokter baik dalam skema individual maupun team-based ke berbagai daerah terpencil maupun sangat terpencil selama 2 tahun.

Sementara Dokter Internship atau Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) merupakan program pemerintah yang mengatur dan menempatkan para dokter-dokter muda yang baru saja lulus ke seluruh wilayah Indonesia.

Selain untuk meningkatkan jumlah dokter di Puskesmas tanpa dokter, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran, kemandirian, dan kedayagunaan para dokter muda tadi.

Program ini sebetulnya merupakan upaya baik pemerintah. Sebelum tahun 2019, program PIDI ini hanya menempatkan para dokter internship ke Puskesmas utama, yaitu wahana induk tempat internship melakukan pemahiran dan pemandirian kompetensi serta keterampilan.

Namun, sejak tahun 2019 para dokter internship tadi ditingkatkan kedayagunaannya di berbagai Puskesmas satelit atau Puskesmas yang terdapat di wilayah terpencil dan sangat terpencil.

Dengan diberlakukannya program ini, maka kiranya pemerintah atau dalam hal ini PPSDMK harus mampu merespons secara proporsional terkait hak-hak yang seharusnya dokter-dokter muda tersebut dapatkan.

Selain program PIDI dan NS, pemerintah juga memiliki skema berupa PTT, ASN, serta P3K yang beru berlaku sejak tahun 2021 untuk mengatasi masalah tidak meratanya tenaga kesehatan di berbagai Puskesmas Indonesia.

Melalui program NS dan PIDI itu diketahu masih belum cukup untuk bisa mengatasi masalah tidak meratanya jumlah dokter di seluruh Indonesia. Padahal dari program tersebut, para dokter yang dikirim ke berbagai wilayah Indonesia sudah sangat masif.

Oleh karenanya pemerintah memiliki upaya lain, yaitu dengan memberikan beasiswa-beasiswa afirmasi putra-putri daerah untuk bisa berkuliah di Fakultas Kedokteran.

Dari situ nantinya para putra-putri daerah ini akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing untuk bisa mengisi kekosongan posisi dokter di wilayahnya masing-masing.

Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai target jumlah Puskesmas tanpa dokter di Indonesia 0% tentu merupakan sebuah langkah yang baik dan patut diapresiasi,

Akan tetapi, selain menjalankan dan memastikan program-program tadi berjalan konsisten, pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa masih banyak strategi multisektoral lain yang harus dikerahkan dalam rangka pemerataan jumlah tenaga kesehatan termasuk dokter di berbagai Puskesmas seluruh Indonesia.

Pemerintah juga mesti terus berbenah untuk meningkatkan sarana dan prasana lain pendukung suksesnya program-program tadi.

Seperi misalnya, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrasutruktur serta sarana-prasarana fasilitas kesehatan yang nantinya akan digunakan oleh para dokter jika ditempatkan di Puskesmas-puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil Indonesia.

Tujuannya tentu agar para dokter mampu mempraktikkan teori dan keterampilan yang sudah mereka pelajari saat berkuliah kedokteran secara ideal dan optimal.

Hal terpenting yang mesti pemerintah sadari adalah seseorang akan mau dan rela bekerja serta ditempatkan di suatu daerah bila tempat tersebut dianggap mampu memberinya keuntungan, berupa keuntungan ekonomi, sosial, budaya, hingga profesionalisme.

Maka dari itu, pemerintah harus bisa meyakinkan dan membuktikan kepada para dokter serta seluruh tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di daerah terpencil hingga sangat terpenci, bahwa keuntungan-keuntungan tersebut bisa mereka dapatkan dan akan dijamin oleh pemerintah.

Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah ini, target mencapai jumlah 0% Puskesmas tanpa dokter di Indonesia akan sesegera mungkin tercapai yang tentu akan membuat Indonesia menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Mengapa Masih Terdapat Puskesmas Tanpa Dokter?"