Melihat Manajemen Risiko pada Rencana Sistem ERP DKI Jakarta

Wacana aturan ERP yang akan diberlakukan di DKI Jakarta memunculkan beberapa pertanyaan. Dalam perspektif manajemen risiko, apakah mitigasi risiko dan maksimalisasi efisiensi ERP sudah benar sejak awal?

Apakah benar nantinya ERP akan jadi solusi efektif untuk mengatasi risiko dalam pengendalian kemacetan di jalan?

Apakah ERP akan menambah beban masyarakat golongan menengah ke bawah yang kerap melewati ruas jalan yang akan diberlakukan aturan ERP?

Apa Itu ERP?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan aturan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

Aturan ERP ini berisi sistem pengendalian lalu lintas yang digunakan untuk mengurangi tingkat kemacetan di sejumlah jalan di DKI Jakarta.

Sistem ERP ini akan mengenakan biaya pada setiap pengemudi yang membawa kendaraannya melewati ruas-ruas jalan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu.

Dalam pelaksanannya nanti, sistem ini akan menggunakan perangkat elektronik berupa monitor electronic dan on-board unit pada kendaraan, sehingga dapat mendeteksi kendaraan yang memasuki daerah-daerah ERP.

Dengan adanya aturan ERP ini maka harapannya adalah akan semakin banyak orang yang memilih untuk menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

Sebelum di Jakarta, aturan ERP ini sudah diterapkan di berbagai negara, salah satunya Singapura yang menjadi contoh nyata penerapan sistem ERP ini.

Sistem ERP ini rencananya akan diterapkan Pemrov DKI Jakarta di 25 ruas jalan utama yang ada di Jakarta.

Pertanyaannya adalah, bagaimana teknis pelaksanaan sistem ERP ini nantinya, apakah mirip seperti pembayaran yang dilakukan setiap hendak masuk jalan tol atau ada cara lain?

Namun sayangnya, sistem ERP yang bertujuan untuk mendukung peralihan penggunaan transportasi umum ini bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia yang malah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.

Pemberian subsidi ini justru akan mendorong banyak orang untuk membeli kendaraan listrik yang otomatis akan menambah jumlah kendaraan di jalan nantinya.

Selain pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik, pemerintah Indonesia juga berencana untuk membedakan tarif KRL CommuterLine antara golongan orang kaya dan orang miskin.

Oleh karenanya masyarakat malah cenderung merasa skeptis dengan rencana ERP ini, apakah benar-benar bisa mengurangi tingkat kemacetan di jalan dan membuat banyak orang beralih menggunakan transportasi umum.

ERP di Beberapa Negara

Selain di Singapura, sistem ERP juga telah diterapkan di beberapa negara lain, antara lain sebagai berikut.

• London, Inggris, yang menggunakan sistem Congestion Charge untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Stockholm, Swedia, yang menggunakan sistem Trngselskatt untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Milan, Italia, yang menggunakan sistem Area C untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Oslo, Norwegia, yang mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Beijing, China, yang menggunakan sistem sistem pembatasan lalu lintas berdasarkan plat nomor untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Dari perspektif Risk Management, beberapa masalah perlu diperhatikan sebelum program ERP diberlakukan, antara lain sebagai berikut.

• Sistem ERP memerlukan infrastruktur yang cukup kompleks, seperti pemasangan kamera dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kendaraan dan menagih tarif.
• Biaya yang cukup besar, termasuk pembelian peralatan dan pengembangan sistem.
• Akseptabilitas. Program ERP harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat sehingga mereka mengerti tujuan dan manfaat dari program ini.
• Keamanan data yang memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah atau pengungkapan data pribadi.
• Integrasi dengan sistem lain, seperti sistem tiket bus atau kereta api, untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna.
• Sistem pembayaran yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi atau kartu kredit.

Apa yang Harus Disiapkan Sebelum ERP Diberlakukan?

DKI Jakarta telah memiliki beberapa fasilitas transportasi umum, LRT (Light Rail Transit) Jabodebek, TransJakarta, serta KRL CommuterLine.

Dengan ditambah rencana ERP maka diharapkan dapat meningkatkan cakupan transportasi umum, meskipun saat ini cakupannya masih sangat kurang.

Pilihan penggunaan transportasi publik atau pribadi bagi masyarakat tergantung dari beberapa faktor, seperti biaya, waktu, tuntutan pekerjaan, dan kenyamanan.

Karenanya, rencana pemberlakuan ERP dapat memengaruhi pilihan ini. Dan untuk tarif dan waktu-waktu tertentu yang diterapkan dapat memengaruhi kebiasaan masyarakat di Jakarta.

Dengan begitu pemerintah perlu mempersiakan beberapa hal sebelum sistem ERP ini diberlakukan.

• Pengkajian yang baik untuk menentukan jalur-jalur mana yang akan dikenakan biaya ERP dan pada waktu-waktu mana biaya ini akan dikenakan.
• Sistem teknologi yang andal dan memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan untuk mengenakan biaya ERP aman, andal, dan mudah digunakan oleh pengemudi.
• Informasi yang cukup kepada pengemudi tentang jalur-jalur mana yang akan dikenakan biaya ERP, waktu-waktu biaya ini akan dikenakan, dan bagaimana cara membayar biaya ini.
• Alternatif transportasi umum yang cepat, nyaman dan terjangkau, sehingga pengemudi dapat memutuskan untuk tidak mengendarai mobil dan melewati jalur yang dikenakan biaya ERP. Syukur-syukur transportasi publik masal itu murah dan bahkan gratis.
• Penyesuaian yang dinamis. Jalur-jalur dan waktu-waktu biaya ERP sesuai dengan perkembangan kondisi lalu lintas di kota, sehingga dapat memaksimalkan efektivitas sistem ini dalam mengurangi kemacetan. Saat liburan panjang, lebaran atau saat jalan relatif lenggang, tentu biaya harus lebih murah.
• Evaluasi yang terus-menerus. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem ERP yang diterapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

Sebelum program ERP diberlakukan, beberapa saran terbaik dari kacamata Risk Management berikut bisa dipertimbangkan.

• Identifikasi semua risiko potensial yang terkait dengan implementasi ERP, seperti risiko keamanan data, risiko pengembangan sistem yang tidak sesuai, dan risiko akseptabilitas masyarakat.
• Analisis risiko potensial dengan mengevaluasi probabilitas dan dampak dari setiap risiko.
• Perencanaan mitigasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko potensial, seperti dengan meningkatkan keamanan data atau melakukan riset pasar untuk mengevaluasi akseptabilitas program ERP.
• Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko dan mengidentifikasi risiko baru.
• Kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur implementasi, operasi dan pemeliharaan sistem ERP.
• Kontingensi dan recovery plan untuk situasi darurat yang mungkin terjadi, seperti kegagalan sistem atau risiko keamanan. Seperti adanya ledakan bom di jalan, kebakaran truk BBM atau kebocoran gas berbahaya di area ERP.

Efektivitas Strateginya Perlu Dipertanyakan

Rencana memberlakukan sistem ERP sebagai upaya mengurangi kemacetan di jalanan Ibu Kota sebenarnya dapat digolongkan sebagai bentuk push strategy.

Push strategy ini merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk mendorong banyak pengendara untuk tidak menggunakan kendaraan pribadinya dengan cara memberikan tarif tertentu jika ingin melewati sejumlah ruas jalan di waktu tertentu.

Agar upaya mengurangi tingkat kemacetan di jalan lewat sistem ERP ini berjalan efektif, selain mengeluarkan push strategy pemerintah juga perlu memiliki pull strategy.

Pull strategy di sini merupakan bentuk strategi yang bertujuan menarik para pengendara untuk menggunakan transportasi lain ketika menuju ke kantor atau tujuan lainnya.

Sebagai contoh, di Singapura pemerintahnya melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan sistem ERP ini dengan meningkatkan kualitas transportasi umum yang sudah ada.

Jadi, masyarakat di sana memiliki banyak alternatif transportasi umum yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketepatan jika mereka tak mesti menggunakan kendaraan pribadinya.

Karenanya, berkaca dari Singapura, agar sistem ERP di Indonesia bisa berjalan efektif, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, antara lain sebagai berikut.

• Adanya pemaparan hasil kajian ilmiah secara komprehensif atas rencana pemberlakuan ERP kepada publik. Ini penting, karena publik berhak mengetahui persis bahwa manfaat yang akan didapat oleh masyarakat luas jauh lebih besar.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari ERP, serta cara pembayarannya sebelum sistem diimplementasikan.
• Penerapan sistem pembayaran yang fleksibel, seperti kartu kredit, debit, atau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar tarif ERP.
• Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja ERP dan melakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem.
• Penyediaan transportasi alternatif seperti transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki untuk memberikan pilihan bagi masyarakat yang tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk tarif ERP.
• Kerja sama dengan pihak berwenang, seperti polda, pemda, dan perusahaan transportasi untuk memastikan implementasi ERP berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Pengembangan infrastruktur jalan yang baik dapat membantu dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kinerja sistem ERP.
• Analisis data yang baik dapat membantu dalam menentukan tarif yang tepat dan membuat keputusan yang tepat dalam mengelola sistem ERP.

ERP memang benar dan cukup efektif untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran tol elektronik. Namun, untuk diterapkan pada jalur non tol perlu kajian lain.

Berbagai pihak mulai dari kalangan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media harus bekerja sama untuk bisa menjawab berbagai masalah terkait kemacetan di Jakarta.

Kajian yang dilakukan harus mendalam, luas dan melibatkan masyarakat transportasi Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, ahli analisa kebijakan publik, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Jadi, tak ada lagi yang nanti akan bertanya, pihak mana nanti yang akan diuntungkan. Maju kotanya, bahagia warganya.

Sukses Jakarta untuk Indonesia. Jangan maju kena, mundur kena. Juga jangan sekilas kebijakan ERP ini terkesan kurang pas dan kurang bijak!

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Manajemen Risiko dalam ERP, Sudah Benarkah Sejak Awal?"