Tantangan Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Krisis finansial pada tahun 1997 memberikan dampak serius pada Indonesia, namun dari keterpurukan tersebut muncul pembelajaran yang berharga. Dari aspek ekonomi, ekonom Anwar Nasution menunjukkan bahwa defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, bersama dengan lemahnya sistem perbankan nasional, merupakan akar dari terjadinya krisis finansial. Upaya pemulihan memerlukan reformasi yang luas, termasuk pemisahan bank sentral dari pemerintah.

Dari pembelajaran tersebut, Indonesia perlahan tapi pasti menjelma menjadi negara yang memiliki daya tahan ekonomi yang jauh lebih kuat. Pada krisis global tahun 2008, Indonesia bersama dengan China dan India mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi positifnya, menurut kajian Cambridge University.

Pasca pandemi Covid-19, Indonesia kembali membuktikan kemampuan pemulihan yang cepat dengan mencapai pertumbuhan ekonomi positif selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2022, Indonesia memegang tampuk Presidensi G20 dan keketuaan ASEAN pada 2023. Hal ini tentu menunjukkan reputasi yang tinggi dalam kancah perekonomian dunia. Momentum ini juga menjadi pembuktian bahwa Indonesia mampu memimpin transformasi ekonomi digital, diakui sebagai pilar ekonomi masa depan.

Dengan segala pencapaian, Indonesia tetap dihadapkan pada tantangan di masa depan. Tepat dalam momentum pesta demokrasi, faktor politik menjadi potensi penyebab tantangan ekonomi. Transisi politik perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah gejolak yang dapat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi.

Pastinya, kerja sama antara pemerintah, otoritas sektor keuangan, dan seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Keharmonisan dan kebersamaan perlu dijaga, bukan hanya selama pesta demokrasi tetapi juga dalam menjalani periode pasca-pemilihan.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Menjodohkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi"