Bagaimana 100 Hari Prabowo-Gibran Sejauh Ini?

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Selain itu, keputusan untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menjadi pembatasan hanya untuk barang premium juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025, membawa dampak besar terhadap penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga berhasil mengurangi biaya haji yang diharapkan diikuti dengan peningkatan layanan bagi para calon haji dan umroh.

Namun, meskipun ada banyak kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa semua kebijakan itu mencapai sasaran dengan efektif dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit.

Masih ada banyak kasus di mana distribusi bantuan terhambat oleh masalah di lapangan, seperti ketidaktepatan data penerima dan distribusi yang tidak merata.

Pembangunan Infrastruktur dan Kebijakan Ekonomi

Prabowo Subianto, yang dikenal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi, telah menegaskan pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk negara dalam jangka panjang.

Selama 100 hari pertama, Kabinet Merah Putih sudah mulai meluncurkan beberapa proyek besar yang akan menjadi penopang ekonomi nasional di masa depan.

Pemerintah baru-baru ini meresmikan beberapa proyek transportasi massal, salah satunya adalah kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya.

Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya adalah rencana perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya.

Proyek ini diprediksi dapat mengurangi kemacetan dan biaya logistik, yang selama ini menjadi salah satu hambatan bagi daya saing ekonomi Indonesia.

Proyek ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan transportasi tetapi juga untuk mendorong sektor pariwisata dan industri kreatif di sepanjang jalur tersebut.

Di sektor ekonomi, pemerintah telah meresmikan beberapa kawasan industri baru yang diprioritaskan untuk investasi, termasuk kawasan industri hijau di Kalimantan dan Sulawesi.

Kebijakan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan produksi nasional di sektor-sektor seperti energi terbarukan dan manufaktur.

Presiden Prabowo menggelar Rapat Terbatas yang khusus membahas perkembangan proyek IKN. Diketahui bahwa Presiden sangat serius meminta pada tahun 2028 mendatang fungsi-fungsi pemerintahan sudah bisa dikerjakan dari IKN.

Namun, seperti halnya program-program sebelumnya, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pembangunan adalah masalah koordinasi antar sektor, serta masalah pendanaan dan pengawasan yang masih menjadi kendala dalam beberapa proyek besar.

Pemerintahan Efektif dan Efisien

Prabowo dengan latar belakang militer dan pebisnis sangat memahami pentingnya organisasi yang dapat bergerak cepat dalam implementasi program.

Upaya mengurangi pemborosan anggaran menjadi ciri dari prinsip efisiensi. Pemotongan anggaran ATK, pemotongan anggaran seremoni yang tidak memiliki dampak apapun bagi efisiensi, hingga pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.