Kisah Jakarta yang Pernah Memiliki Tempat Judi Alias Kasino

Akan tetapi sebagai orang nomor satu DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan Letnan Jenderal KKO itu bergeming. Ia percaya bahwa dia memiliki landasan hukum yang jelas.

Gubernur di era sebelumnya mestinya tahu. "Hanya saja gubernur-gubernur lain tidak berani melakukannya," ujar Ali Sadikin seperti dikutip dari Biografi Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 karya Ramadhan K.H. "Saya berani untuk keperluan rakyat Jakarta."

Selain kasino di bilangan Petak Sembilan, beberapa kasino lain pun menyusul dibuka, seperti Hailai Casino yang dibangun pada tahun 1971 dan Copacabana Casino yang dibangun pada tahun 1975 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Lalu ada juga di lantai bawah Djakarta Theater dan di Proyek Senen, Jakarta Pusat.

Copacabana Casino bukanlah kasino sembarangan. Kasino ini merupakan salah satu kasino yang bergengsi pada masa itu. Copacabana Casino berada persis di sebelah Hotel Horison (kini Mercure Convention Center Ancol).

Kasino ini bahkan memiliki ruang khusus VIP yang tentunya hanya pejudi kelas atas yang boleh diizinkan masuk.

Kasino lain yang juga termasuk kasino bergengsi pada masanya ialah Hailai Casino. Konon katanya, kasino ini adalah hasil kerja sama dengan Stanley Ho, pengusaha tajir asal Hong Kong yang terkenal sebagai Raja Judi di Makau.

Stanley Ho, yang juga disebut-sebut sebagai "Godfather & King of Gambling" itu adalah pemilik SJM Holdings, sebuah perusahaan raksasa yang memiliki 19 kasino di Makau. Satu di antaranya yang paling terkenal adalah Casino Grand Lisboa.

Alhasil, berkat pajak judi itulah, keuangan pemerintah DKI Jakarta meningkat. Dari pajak judi itu pula Ali Sadikin kemudian membangun Ibu Kota Jakarta. Mulai dari proyek perbaikan kampung-kampung, pembangunan sekolah-sekolah hingga Taman Ismail Marzuki.

Akan tetapi, setelah masa jabatan Ali Sadikin berakhir pada 1977, para pengusaha judi pun bak kehilangan “pelindung” utamanya.

Akibatnya pada April 1981, Copacabana Casino di Ancol pun ditutup untuk selamanya oleh Gubernur Tjokropranolo. Alasannya, "Ini sudah perintah Pak Harto. Judi harus dihapus, bukan dialihkan ke tempat lain," katanya, seperti dikutip majalah Forum Keadilan, edisi Agustus 1995.