Menerangi "Shadow Economy", Jalan Menuju Inklusi?

Menariknya, penurunan paling besar justru terjadi di negara berpendapatan rendah—negara yang biasanya memiliki skala ekonomi bayangan paling besar.

Bank Dunia mencatat beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi bayangan, yang juga relevan di Indonesia:

• Beban pajak dan biaya jaminan sosial yang tinggi, yang membuat banyak pelaku usaha memilih jalur informal.
• Regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang, sehingga proses memulai atau menjalankan usaha secara legal menjadi sulit.
• Korupsi yang meluas, yang menciptakan interaksi saling menguatkan antara ekonomi bayangan dan praktik tidak transparan.
• Efektivitas pemerintah yang masih rendah, membuat masyarakat mencari alternatif di sektor informal untuk bertahan.

Mencari Arah: Bagaimana Ekonomi Bayangan Bisa Diformalkan?

Mengatasi ekonomi bayangan bukan perkara mudah. Perlu strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan disesuaikan dengan konteks lokal. OECD dan EY mengidentifikasi beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Wajib pajak perlu merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola secara transparan dan adil.

2. Mendorong formalisasi usaha dengan menyederhanakan perizinan dan birokrasi.

Bagi banyak pelaku usaha informal, berpindah ke sektor formal bukan soal niat, tetapi soal akses dan kemudahan.

3. Mengadopsi teknologi dan data pihak ketiga.

Pendekatan compliance by design dapat membuat pelaporan semakin otomatis, misalnya melalui kasir elektronik, faktur online, atau integrasi data transaksi digital.

4. Menggunakan pendekatan lintas lembaga (whole of government).

Sinkronisasi data antara otoritas pajak, lembaga anti-korupsi, pihak kepolisian, dan lembaga jaminan sosial menjadi kunci.

Pada akhirnya, strategi pengaturan ekonomi bayangan harus berjalan seimbang. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk pelanggaran yang disengaja.

Tetapi pada saat yang sama, kebijakan perlu memperhatikan fakta bahwa sektor informal menjadi ruang bertahan bagi banyak masyarakat.

Transformasi menuju sistem formal mesti dilakukan secara bertahap, inklusif, dan manusiawi—agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Sedikit Tentang "Shadow Economy" Antara Dampak dan Solusinya"