Menerangi "Shadow Economy", Jalan Menuju Inklusi?

Apa yang kamu bayangkan ketika aktivitas kecil yang kita lakukan setiap hari sebenarnya memiliki peran besar dalam roda perekonomian Indonesia?

Aktivitas sederhana seperti berbelanja di pasar tradisional, menyantap nasi goreng di gerobak keliling, hingga membeli sayur dari pedagang kaki lima, merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai shadow economy atau ekonomi bayangan.

Meski terlihat sepele, transaksi-transaksi ini menyumbang porsi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sering kali tidak tercatat oleh otoritas pajak.

Namun perlu digarisbawahi, banyak pelaku usaha informal di Indonesia bukanlah mereka yang dengan sengaja ingin menghindari pajak.

Berdasarkan pengamatan dan percakapan langsung, sebagian besar justru beroperasi di ruang informal karena sistem formal masih terasa rumit, akses terhadap infrastruktur belum merata, dan literasi keuangan masih terbatas.

Dalam banyak kasus, sektor informal tumbuh sebagai respons terhadap tantangan struktural tersebut.

Fenomena ekonomi bayangan yang kita temui sehari-hari ini sebenarnya memiliki sejarah panjang, konsep yang kompleks, serta dampak besar terhadap perekonomian—lebih dari sekadar transaksi di pinggir jalan.

Melihat Kembali Sejarah dan Konsep “Ekonomi Bayangan”

Konsep ekonomi bayangan bukanlah hal baru. Meski praktik transaksi tidak resmi sudah ada sejak lama, kajian formal mengenai topik ini mulai berkembang setelah Perang Dunia II, terutama di negara-negara Blok Timur yang menyebutnya sebagai “Ekonomi Kedua”—pasar gelap yang muncul untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi negara.

Perhatian global terhadap isu ini meningkat tajam pada era 1970–1980-an, ketika negara-negara maju menghadapi stagflasi dan tingginya beban pajak, sehingga mendorong masyarakat mencari pendapatan tambahan yang tidak tercatat.

OECD bersama para ekonom seperti Friedrich Schneider dan Edgar L. Feige kemudian mengembangkan metode pengukuran yang lebih canggih, termasuk model MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes), untuk memetakan aktivitas ekonomi yang sulit dilihat ini.

Secara umum, OECD mendefinisikan ekonomi bayangan sebagai seluruh aktivitas ekonomi—baik legal maupun ilegal—yang seharusnya dilaporkan kepada otoritas pajak, tetapi tidak dilaporkan.

Aktivitas ini mencakup empat kategori: produksi bawah tanah, produksi ilegal, sektor informal, dan produksi rumah tangga untuk konsumsi sendiri.

Faktor Pendorong: Dari Global hingga Relevansi di Indonesia

Laporan EY menunjukkan bahwa antara tahun 2000–2023, ekonomi bayangan menyumbang sekitar 11,8 persen dari PDB global. Meski terjadi penurunan, banyak negara masih mencatat angka yang cukup tinggi, mencapai rata-rata 19,3 persen.

Menariknya, penurunan paling besar justru terjadi di negara berpendapatan rendah—negara yang biasanya memiliki skala ekonomi bayangan paling besar.

Bank Dunia mencatat beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi bayangan, yang juga relevan di Indonesia:

• Beban pajak dan biaya jaminan sosial yang tinggi, yang membuat banyak pelaku usaha memilih jalur informal.
• Regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang, sehingga proses memulai atau menjalankan usaha secara legal menjadi sulit.
• Korupsi yang meluas, yang menciptakan interaksi saling menguatkan antara ekonomi bayangan dan praktik tidak transparan.
• Efektivitas pemerintah yang masih rendah, membuat masyarakat mencari alternatif di sektor informal untuk bertahan.

Mencari Arah: Bagaimana Ekonomi Bayangan Bisa Diformalkan?

Mengatasi ekonomi bayangan bukan perkara mudah. Perlu strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan disesuaikan dengan konteks lokal. OECD dan EY mengidentifikasi beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Wajib pajak perlu merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola secara transparan dan adil.

2. Mendorong formalisasi usaha dengan menyederhanakan perizinan dan birokrasi.

Bagi banyak pelaku usaha informal, berpindah ke sektor formal bukan soal niat, tetapi soal akses dan kemudahan.

3. Mengadopsi teknologi dan data pihak ketiga.

Pendekatan compliance by design dapat membuat pelaporan semakin otomatis, misalnya melalui kasir elektronik, faktur online, atau integrasi data transaksi digital.

4. Menggunakan pendekatan lintas lembaga (whole of government).

Sinkronisasi data antara otoritas pajak, lembaga anti-korupsi, pihak kepolisian, dan lembaga jaminan sosial menjadi kunci.

Pada akhirnya, strategi pengaturan ekonomi bayangan harus berjalan seimbang. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk pelanggaran yang disengaja.

Tetapi pada saat yang sama, kebijakan perlu memperhatikan fakta bahwa sektor informal menjadi ruang bertahan bagi banyak masyarakat.

Transformasi menuju sistem formal mesti dilakukan secara bertahap, inklusif, dan manusiawi—agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Sedikit Tentang "Shadow Economy" Antara Dampak dan Solusinya"