
Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com
Apakah pelemahan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekadar gejolak pasar jangka pendek, atau justru sinyal dari persoalan yang lebih mendasar dalam perekonomian Indonesia? Selain itu, apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat sehari-hari?
Hingga penutupan perdagangan sesi I pada Senin, 2 Februari 2026, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum sejalan dengan optimisme pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keyakinannya bahwa pasar akan bergerak positif.
Namun, data perdagangan menunjukkan arah yang berbeda. Berdasarkan pantauan Stockbit, menjelang penutupan sesi I pukul 11.59 WIB, IHSG justru turun tajam 5,31 persen atau melemah 442,44 poin ke level 7.887,16.
Tekanan jual meluas, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar, sehingga mayoritas sektor bergerak di zona merah.
Sejumlah analis menilai tekanan ini tidak berdiri sendiri. IDX Channel mencatat bahwa pasar masih dibayangi kekhawatiran pasca-peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait isu investability dan transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia. Meski otoritas pasar telah berupaya meredam kekhawatiran tersebut, sentimen investor global terlanjur terpengaruh.
Faktor eksternal turut memperberat situasi. Dari Amerika Serikat, Presiden Donald Trump secara resmi menominasikan Kevin Warsh sebagai calon Gubernur The Federal Reserve menggantikan Jerome Powell.
Bagi pasar global, langkah ini dipersepsikan sebagai sinyal bahwa penurunan suku bunga acuan AS akan berlangsung lebih lambat, sehingga mendorong penguatan dolar AS dan menarik kembali likuiditas dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ketika Kepercayaan Investor Global Mulai Melemah
Pelemahan tajam pasar saham Indonesia dinilai sebagian kalangan sebagai refleksi dari menurunnya kepercayaan institusi global. Peringatan dari MSCI menjadi pemicu utama perubahan sikap sejumlah pengelola dana besar.
Nomura, pengelola aset terbesar di Jepang dengan nilai kelolaan mencapai sekitar US$153 triliun, menurunkan rekomendasi saham Indonesia menjadi netral dari sebelumnya overweight. Langkah ini mengikuti keputusan Goldman Sachs dan UBS yang lebih dulu mengurangi eksposur mereka terhadap pasar saham Indonesia.
Goldman Sachs bahkan menurunkan rekomendasi menjadi underweight sejak akhir Januari 2026, tak lama setelah MSCI menyoroti persoalan transparansi kepemilikan saham.
Kekhawatiran utama para investor global adalah potensi penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market, sebuah perubahan yang berimplikasi besar terhadap aliran dana internasional.
Bloomberg mengutip pernyataan Chetan Seth, strategis dari Nomura, yang mengakui bahwa peringatan MSCI datang di luar perkiraan.
Sebelumnya, Indonesia dipandang memiliki valuasi menarik dan prospek pertumbuhan yang relatif stabil. Namun, ketidakpastian regulasi dan keterbatasan transparansi menjadi faktor yang memaksa investor mengambil sikap lebih berhati-hati.
Analis UBS juga mengingatkan bahwa tekanan ini berpotensi berlanjut hingga regulator memberikan kepastian kebijakan yang lebih jelas. Tanpa perbaikan struktural, arus dana asing dikhawatirkan terus keluar dari pasar domestik.
Langkah Regulator di Tengah Tekanan Pasar
Merespons kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh Self Regulatory Organization (SRO), termasuk Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI, segera mengambil langkah koordinatif.
Pj Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada Minggu, 1 Februari 2026, mengumumkan komitmen reformasi yang disebut sebagai Bold and Ambitious Reforms.
Salah satu fokus utama reformasi ini adalah peningkatan integritas pasar modal melalui delapan langkah percepatan. Di antaranya, penyesuaian aturan free float dengan menaikkan batas minimal saham publik menjadi 15 persen, dari sebelumnya 7,5 persen. Kebijakan ini berlaku bagi perusahaan yang akan mencatatkan saham perdana, sementara emiten lama diberikan masa transisi.
OJK juga menekankan pentingnya transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) guna memperjelas kepemilikan saham dan meminimalkan potensi penyalahgunaan. Selain itu, agenda demutualisasi bursa didorong untuk memperkuat independensi dan efisiensi tata kelola pasar modal.
Perdebatan Fundamental Ekonomi
Di tengah gejolak pasar saham, perdebatan mengenai kondisi fundamental ekonomi Indonesia kembali mengemuka. Pemerintah menegaskan bahwa indikator makroekonomi masih relatif solid.
Pertumbuhan uang beredar tercatat sekitar 8 persen, inflasi berada di kisaran 2,92 persen, cadangan devisa mencapai US$156,5 miliar, dan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sedikit di atas 5 persen.
Berdasarkan indikator tersebut, pemerintah menilai pelemahan IHSG lebih disebabkan oleh sentimen jangka pendek ketimbang kondisi ekonomi riil.
Dampaknya bagi Masyarakat Umum
Gejolak di pasar saham bukan semata urusan pelaku pasar dan investor besar. Jika arus modal asing terus keluar, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi meningkat.
Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran, periode ketika kebutuhan konsumsi masyarakat biasanya meningkat.
Pelemahan rupiah dapat mendorong kenaikan harga barang impor, termasuk pangan, sehingga berisiko menekan daya beli. Di sisi lain, rendahnya porsi kepemilikan publik pada sejumlah emiten besar membuat harga saham lebih rentan terhadap volatilitas yang tidak sehat.
Apabila reformasi pasar modal tidak berjalan sesuai harapan dan status Indonesia benar-benar terdegradasi menjadi frontier market, dampaknya terhadap arus investasi dan prospek jangka panjang ekonomi nasional bisa menjadi signifikan.
Peluang di Tengah Koreksi Pasar
Meski demikian, koreksi tajam IHSG juga membuka peluang, khususnya bagi investor jangka panjang. Penurunan harga membuat valuasi sejumlah saham unggulan berada di bawah rata-rata historis.
Indikator seperti Price Earning Ratio (PER) dan Price Book Value (PBV) menunjukkan saham perbankan besar diperdagangkan dengan diskon yang cukup dalam dibandingkan lima tahun terakhir.
Secara historis, IHSG mencatatkan pertumbuhan rata-rata sekitar 6,5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, menurut data Bursa Efek Indonesia.
Nah, dengan basis kelas menengah yang besar dan potensi ekonomi domestik yang kuat, peluang pemulihan tetap terbuka apabila reformasi struktural dijalankan secara konsisten.
Pada titik ini, krisis dapat menjadi momentum penting: apakah pasar modal Indonesia akan terus dibayangi ketidakpastian, atau justru bertransformasi menjadi lebih transparan, kredibel, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat menentukan arah kepercayaan investor dan kesejahteraan ekonomi masyarakat ke depan.
Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Runtuhnya IHSG dan Kemungkinan Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia dan Masyarakat"
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang