Melihat Manajemen Risiko pada Rencana Sistem ERP DKI Jakarta

ERP di Beberapa Negara

Selain di Singapura, sistem ERP juga telah diterapkan di beberapa negara lain, antara lain sebagai berikut.

• London, Inggris, yang menggunakan sistem Congestion Charge untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Stockholm, Swedia, yang menggunakan sistem Trngselskatt untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Milan, Italia, yang menggunakan sistem Area C untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Oslo, Norwegia, yang mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Beijing, China, yang menggunakan sistem sistem pembatasan lalu lintas berdasarkan plat nomor untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Dari perspektif Risk Management, beberapa masalah perlu diperhatikan sebelum program ERP diberlakukan, antara lain sebagai berikut.

• Sistem ERP memerlukan infrastruktur yang cukup kompleks, seperti pemasangan kamera dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kendaraan dan menagih tarif.
• Biaya yang cukup besar, termasuk pembelian peralatan dan pengembangan sistem.
• Akseptabilitas. Program ERP harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat sehingga mereka mengerti tujuan dan manfaat dari program ini.
• Keamanan data yang memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah atau pengungkapan data pribadi.
• Integrasi dengan sistem lain, seperti sistem tiket bus atau kereta api, untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna.
• Sistem pembayaran yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi atau kartu kredit.

Apa yang Harus Disiapkan Sebelum ERP Diberlakukan?

DKI Jakarta telah memiliki beberapa fasilitas transportasi umum, LRT (Light Rail Transit) Jabodebek, TransJakarta, serta KRL CommuterLine.

Dengan ditambah rencana ERP maka diharapkan dapat meningkatkan cakupan transportasi umum, meskipun saat ini cakupannya masih sangat kurang.

Pilihan penggunaan transportasi publik atau pribadi bagi masyarakat tergantung dari beberapa faktor, seperti biaya, waktu, tuntutan pekerjaan, dan kenyamanan.

Karenanya, rencana pemberlakuan ERP dapat memengaruhi pilihan ini. Dan untuk tarif dan waktu-waktu tertentu yang diterapkan dapat memengaruhi kebiasaan masyarakat di Jakarta.

Dengan begitu pemerintah perlu mempersiakan beberapa hal sebelum sistem ERP ini diberlakukan.

• Pengkajian yang baik untuk menentukan jalur-jalur mana yang akan dikenakan biaya ERP dan pada waktu-waktu mana biaya ini akan dikenakan.
• Sistem teknologi yang andal dan memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan untuk mengenakan biaya ERP aman, andal, dan mudah digunakan oleh pengemudi.
• Informasi yang cukup kepada pengemudi tentang jalur-jalur mana yang akan dikenakan biaya ERP, waktu-waktu biaya ini akan dikenakan, dan bagaimana cara membayar biaya ini.
• Alternatif transportasi umum yang cepat, nyaman dan terjangkau, sehingga pengemudi dapat memutuskan untuk tidak mengendarai mobil dan melewati jalur yang dikenakan biaya ERP. Syukur-syukur transportasi publik masal itu murah dan bahkan gratis.
• Penyesuaian yang dinamis. Jalur-jalur dan waktu-waktu biaya ERP sesuai dengan perkembangan kondisi lalu lintas di kota, sehingga dapat memaksimalkan efektivitas sistem ini dalam mengurangi kemacetan. Saat liburan panjang, lebaran atau saat jalan relatif lenggang, tentu biaya harus lebih murah.
• Evaluasi yang terus-menerus. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem ERP yang diterapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

Sebelum program ERP diberlakukan, beberapa saran terbaik dari kacamata Risk Management berikut bisa dipertimbangkan.

• Identifikasi semua risiko potensial yang terkait dengan implementasi ERP, seperti risiko keamanan data, risiko pengembangan sistem yang tidak sesuai, dan risiko akseptabilitas masyarakat.
• Analisis risiko potensial dengan mengevaluasi probabilitas dan dampak dari setiap risiko.
• Perencanaan mitigasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko potensial, seperti dengan meningkatkan keamanan data atau melakukan riset pasar untuk mengevaluasi akseptabilitas program ERP.
• Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko dan mengidentifikasi risiko baru.
• Kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur implementasi, operasi dan pemeliharaan sistem ERP.
• Kontingensi dan recovery plan untuk situasi darurat yang mungkin terjadi, seperti kegagalan sistem atau risiko keamanan. Seperti adanya ledakan bom di jalan, kebakaran truk BBM atau kebocoran gas berbahaya di area ERP.

Efektivitas Strateginya Perlu Dipertanyakan

Rencana memberlakukan sistem ERP sebagai upaya mengurangi kemacetan di jalanan Ibu Kota sebenarnya dapat digolongkan sebagai bentuk push strategy.

Push strategy ini merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk mendorong banyak pengendara untuk tidak menggunakan kendaraan pribadinya dengan cara memberikan tarif tertentu jika ingin melewati sejumlah ruas jalan di waktu tertentu.

Agar upaya mengurangi tingkat kemacetan di jalan lewat sistem ERP ini berjalan efektif, selain mengeluarkan push strategy pemerintah juga perlu memiliki pull strategy.

Pull strategy di sini merupakan bentuk strategi yang bertujuan menarik para pengendara untuk menggunakan transportasi lain ketika menuju ke kantor atau tujuan lainnya.

Sebagai contoh, di Singapura pemerintahnya melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan sistem ERP ini dengan meningkatkan kualitas transportasi umum yang sudah ada.

Jadi, masyarakat di sana memiliki banyak alternatif transportasi umum yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketepatan jika mereka tak mesti menggunakan kendaraan pribadinya.

Karenanya, berkaca dari Singapura, agar sistem ERP di Indonesia bisa berjalan efektif, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, antara lain sebagai berikut.