Lemahnya Sistem Kebijakan dalam Penanganan Stunting di Indonesia

Seorang anak bisa dikatakan stunting ketika mengalami pertumbuhan tubuh yang terhambat, akibatnya tinggi badan anak tersebut tidak optimal dan lebih pendek jika dibandingkan dengan tinggi badan semestinya yang sesuai dengan usia mereka.

Stunting sendiri merupakan isu nasional yang sangat serius dan penting di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia.

Isu stunting menjadi penting karena bisa berdampak pada perkembandan dan kualitas hidup anak-anak serta berpotensi memengaruhi produktivitas dan kemajuan suatu negara di masa depan.

Dalam jangka panjang, stunting dapat menyebabkan masalah yang serius, termasuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan otak anak, rendahnya dayan tahan tubuh, serta masalah kesehatan lain, seperti berbagai penyakit kronis yang bisa muncul kapan saja ketika anak beranjak dewasa.

Di samping itu, ketika anak mengalami stunting, mungkin juga ia akan kesulitan untuk berkonsentrasi, kesulitan untuk memahami pelajaran, dan kesulitan untuk belajar secara efektif.

Akibatnya tentu akan membuat pencapaian pendidikan mereka tak akan maksimal, juga akan membatasi peluang kerja mereka di masa depan. Semua ini akan menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja di masa depan.

Penanganan stunting tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi penanganan stunting juga memerlukan waktu yang panjang. Biaya tinggi ini dibutuhkan tak hanya di tingkat keluarga, namun juga terkait sistem kesehatan nasional.

Soal stunting dan biaya kesehatan nasional, saya pernah menulisnya di artikel berikut.

Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia sebenarnya secara intensif sudah melakukan berbagai upaya, termasuk mengeluarkan kebijakan beserta dana yang tak sedikit terkait percepatan penurunan tingkat stunting.

Namun sayang, usaha penanganan ini belum berhasil membuat angka stunting Indonesia menurun. Yang juga disayangkan adalah berbagai kebijakan yang dibuat terkait penanganan stunting terkesean direalisasikan setengah-setengah dan tak serius, mengingat betapa rendahnya sinergi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.