Danantara, Pertaruhan Masa Depan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Membutuhkan Semua Mata

Pengalihan pengelolaan aset-aset BUMN ke Danantara, membuat badan investasi tersebut akan memiliki kewenangan yang sangat strategis.

Apalagi BUMN di Indonesia memiliki mandat penting untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sehingga pemerintah dan masyarakat harus benar-benar mengawal kinerja lembaga ini.

Dalam hal pengelolaan investasi, tentu perlu disadari bahwa risiko kerugian itu selalu ada, termasuk di Danantara ini. Sebagai referensi, Temasek pernah membukukan keuntungan return investasi 46% di tahun 2004, namun juga pernah merugi 30% di tahun 2009.

Tentu kita tidak ingin Danantara memiliki kinerja yang tidak baik atau kebijakan korporasi yang mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Oleh karena itu idealnya Danantara juga harus mengutamakan transparansi. Publikasikan secara berkala kemana dana investasikan dan bagaimana kinerjanya. 

Seperti kita bisa melihat secara detail bagaimana kinerja investasi Temasek dan Khazanah melalui websitenya.

Apalagi kita hidup di era digital, pengelola investasi sudah selayaknya mempublikasikan secara berkala bagaimana strategi, implementasi, dan performa investasi mereka.

Secara struktur, Danantara akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Lembaga ini juga akan diaudit setiap tahun oleh auditor independen, sama seperti Temasek dan Khazanah. Pada tahun keuangan 2023, Temasek diaudit oleh PriceWaterhouseCoopers (PWC) dan Khazanah oleh Ernst & Young (EY).

Meskipun banyak pihak juga menyoroti dalam beleid perubahan Undang-Undang BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa secara langsung melakukan audit, harus melalui permintaan DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Oleh karena itu, masyarakat harus ikut memantau kinerja Danantara, karena jika lembaga ini gagal, masyarakat luas juga akan terdampak.

Kita harus belajar dari berbagai skandal fraud yang melibatkan SWF seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Libyan Investment Authority, Fundo Soberano de Angola, hingga Venezuela National Development Fund.

Kelemahan kontrol dan pengawasan membuat oknum-oknum yang tidak berintegritas menggunakan dana SWF untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Dengan berbagai catatan tersebut, transparansi dan good corporate governance menjadi krusial apabila Danantara ingin unggul di panggung internasional.

Berbagai lapisan masyarakat juga sudah memberi peringatan dengan gerakan "Indonesia Gelap". Tentu kita tidak ingin kegelapan itu benar-benar terjadi, oleh karena itu pemerintah juga perlu adaptif terhadap masukan dan kritik berbagai pihak.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Danantara, Mengejar Solusi atau Ambisi?"