Akankah Perpres Jurnalisme Berkualitas Matikan Konten Kreator?

Di era digital, saat ini informasi semakin mudah didapatkan, tidak hanya lewat media mainstream, namun juga media sosial.

Tak jarang, pesatnya arus informasi lewat media sosial rentan penyebaran berita hoaks.

Oleh karena itu, guna mengurangi kegaduhan tersebut, Dewan Pers, sebagai lembaga independen yang menangani urusan pengembangan dan perlindungan pers di Indonesia, baru saja mengusulkan Perpres Jurnalisme Berkualitas.

Permintaan tanggung jawab ini sendiri dilatarbelakangi oleh platform digital yang mendapat keuntungan lebih banyak dibandingkan perusahaan media. Bahkan, ada perusahaan aplikasi agregator (pengumpul) berita yang dapat keuntungan dari berita-berita yang dikumpulkannya tanpa adanya bagi hasil.

Harapannya, dengan adanya Perpres ini, perusahaan platform digital bisa mendukung jurnalisme berkualitas. Salah satunya dengan pemberian royalti atas berita-berita yang ditampilkan. 

Rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas

Kini, rancangan Perpres itu sudah diserahkan ke Sekretariat Kabinet dengan membahas tiga isu utama. Pertama, soal lebih berkaitan dengan kerja sama bisnis yang B2B (Business to Business). Kedua, soal data. Ketiga, algoritma platform digital.

Hanya saja, rancangan terbaru yang sudah tinggal menunggu ditandatangani untuk disahkan itu tidak tersedia untuk publik. Yang ada, hanya rancangan tertanggal 17 Februari 2023 yang disetujui oleh ketua dan anggota Dewan Pers serta asosiasi jurnalis dan perusahaan media.

Pemerintah mencoba membangun keberlanjutan industri media di tengah disrupsi digital. Sehingga kerja sama bisnis menjadi hal yang paling penting antara industri media dan platform digital.

Perpres bakal mengatur terkait konten-konten berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers. Kemudian, platform juga bisa melakukan semacam filtering mana konten yang sifatnya news, dan mana yang bukan, sehingga konten yang bersifat news inilah yang dikomersialisasi.

Soal algoritma, aturan ini digunakan untuk mencegah tersebarnya konten yang potensial mengandung hoaks, misinformasi, disinformasi atau yang tidak sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Serta Kode Etik Jurnalistik.