Pentingnya Pengendalian Peredaran Uang di Indonesia

Kombinasi inflasi yang rendah dan stabil dengan nilai tukar Rupiah yang stabil sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dengan demikian, BI dalam menjaga nilai Rupiah harus sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengendalian uang beredar tidak hanya berkaitan dengan inflasi, tetapi juga dengan pertumbuhan ekonomi.

Tentu saja, tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi saat ini adalah inflasi yang rendah dan stabil, serta pertumbuhan ekonomi yang baik.

Selain itu, inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh uang beredar dan nilai tukar, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif listrik, atau transportasi, serta faktor alam seperti cuaca.

Kebijakan yang Diperhitungkan

Krisis ekonomi akibat pandemi akhirnya diatasi melalui kebijakan pembiayaan bersama antara pemerintah dan BI. Kebijakan ini lebih baik daripada hanya meningkatkan jumlah uang beredar, seperti yang diusulkan sebelumnya.

Saat pandemi, ekonomi global dan domestik sedang mengalami kesulitan. Meningkatkan jumlah uang beredar berisiko meningkatkan inflasi, yang akan memperburuk kondisi ekonomi.

Langkah cepat memang diperlukan dalam keadaan darurat, tetapi harus mempertimbangkan risikonya. Kebijakan yang berpotensi meningkatkan inflasi sebaiknya dihindari atau setidaknya diminimalkan.

Namun, ada fenomena menarik selama pandemi. Sebuah artikel berjudul "Inflasi dan Anomali Pertumbuhan Uang Beredar" oleh Haryo Kuncoro mencatat bahwa meskipun terjadi akselerasi jumlah uang beredar pada akhir tahun 2021, angka pertumbuhan uang beredar jauh lebih tinggi daripada inflasi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berdampak signifikan pada kenaikan inflasi.

Menurut Haryo, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa uang beredar yang berlebihan tidak berdampak pada sektor riil, tetapi hanya disimpan dalam rekening tabungan atau deposito berjangka.

Kondisi ini dapat disebut sebagai anomali, sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, dalam situasi krisis, kebijakan yang lebih terukur tetap lebih diutamakan.

Kompleksitas Ekonomi

Waktu telah membuktikan bahwa tantangan ekonomi dalam berbagai bentuknya tidak pernah berhenti.

Dari gejolak inflasi tahun 1960-an, krisis moneter 1998, hingga pandemi Covid-19, Indonesia telah menghadapi berbagai ujian. Namun, tantangan-tantangan baru terus muncul, termasuk pengaruh geopolitik yang belum berakhir.

Dalam dinamika ekonomi yang semakin cepat, seperti kemunculan ekonomi digital dan integrasi perekonomian global yang semakin kuat, kompleksitas yang dihadapi semakin meningkat.

BI sebagai bank sentral telah mengadopsi strategi bauran kebijakan yang lebih mutakhir. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek moneter, termasuk pengendalian uang beredar, tetapi juga melibatkan kebijakan makro prudensial dan manajemen aliran modal asing.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya semakin intensif, seperti melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Koordinasi yang solid diperlukan agar kebijakan yang diambil oleh masing-masing pihak efektif dan sejalan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Saat kita menyadari bahwa tantangan ekonomi tidak pernah berhenti, kita juga harus menyadari bahwa kolaborasi dan kebijakan yang bijaksana adalah kunci untuk menghadapinya.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Alasan Uang Beredar Harus Dikendalikan"