Mencari Solusi dan Alternatif Lain dari Kenaikan PPN 12 Persen

Langkah pemerintah menaikkan tarif PPN 12 persen sebagai usaha menaikkan pendapatan negara mesti diperhitungkan dampaknya pada masyarakat.

Kenaikan tarif ini justru muncul saat ekonomi terkesan berat. Ini tentu bisa dilihat dengan adanya kemungkinan pelemahan daya beli masyarakat.

Melihat itu semua maka perlu ada kajian mendalam dari pemerintah mengenai dinamika perekonomian pada tahun 2024.

Terlebih untuk proyeksi perekonomian 2025 sebagai pertimbangan sebelum implementasi kenaikan tarif PPN 12 Persen.

Akan tetapi bila dana kenaikan PPN dipergunakan untuk belanja sosial yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau belanja sosial untuk mengurangi ketimpangan, maka dampaknya akan positif.

Namun, jika terjadi sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk membiayai kebijakan yang tidak terkait dengan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, maka dampaknya akan buruk terhadap perekonomian.

Oleh karena itu kenaikan PPN 12 persen pada tahun 2025 pasti berimbas pada daya beli masyarakat di berbagai sektor, termasuk konsumsi, investasi, dan sektor usaha kecil dan menengah.

Sebagai contoh bagaimana kenaikan tarif ini pada masyarakat adalah daya beli masyarakat dengan cara mengurangi daya saing produk lokal terhadap impor. Jika daya beli tidak pulih, maka bisa menggerus ekonomi lokal.

Secara luas maka dampak yang bisa terjadi terhadap kesejahteraan masyarakat, di antaranya pengangguran, inflasi, dan distribusi kekayaan.

Adakah solusi maupun alternatif yang bisa dilakukan pemerintah guna menambah pendapatan negara meski tetap menaikan PPN 12 persen?

Pertama, yakni Pemerintah fokus pada optimalisasi pemungutan PPN, bukan hanya penyesuaian tarif.

Artinya meningkatkan basis perpajakan dan kinerja pemungutan PPN, bukan hanya meningkatkan tarif. Dengan cara ini, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban bagi pengusaha dan konsumen.

Pengusaha dapat diberikan incentive untuk menurunkan biaya produksi, terutama komponen biaya yang tidak langsung terlihat oleh konsumen.

Kedua, Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian upah karyawan sebagai alternatif untuk menahan tingkat kenaikan upah.

Ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif atau program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, sehingga dapat bekerja lebih efisien dan produktif tanpa perlu meningkatkan gaji.

Jadi, dengan beberapa hal yang bisa dilakukan Pemerintah, tetap jadi fokusnya adalah bagaimana belanja konsumsi masyarakat masih menjadi tumpuan kemajuan.

Bila dibiarkan, bukan tidak mungkin ekonomi nasional akan dipertaruhkan karena ada kecenderungan untuk melambat.

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Dampak Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Daya Beli Masyarakat"